MEGAPOLITAN

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan WNA Masuk Indonesia Tanpa Karantina

MONITOR, Jakarta – Ketua Nasional Rekan Indonesia Agung Nugroho mengatakan, recana pemerintah membebaskan WNA masuk Indonesia tanpa karantina harus dikaji ulang, sebab Indonesia belum terbebas dari pandemi dan masih harus menghadapi sub varian baru dari Covid-19.

“Oleh karena itu, Rekan Indonesia meminta pemerintah untuk memertimbangkan kembali rencana membuka pintu karantina bagi warga negara asing (WNA) lewat program vaccinated travel lane (VTL),”ujar Agung dalam.keterangannya kepada wartawan, Senin (22/11).

Menurut Agung, saat ini belum ada yang bisa menjamin WNA datang ke Indonesia bebas dari Covid-19 dengan hanya menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan.

“Meskipun ada kewajiban pengetesan ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional, namun tetap berisiko bagi kita karena dapat terjadi penularan Covid-19, apalagi kita berhadapan dengan sub varian baru,”terangnya.

Agung pun menyinggung soal capaian vaksinasi di Indonesia juga belum maksimal. Sampai sekarang, baru sekitar 50 persen penduduk yang divaksinasi, sehingga memiliki risiko besar bila WNA masuk tanpa adanya karantina.

“Sebaiknya nanti, kalau capaian vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 90 persen baru bisa bebas, itu pun dengan syarat yang ketat mengingat virus corona belum punah,” ujar Agung.

Agung juga menyoroti, adanya oknum petugas yang masih mengabaikan penegakan prokes bagi WNA maupun WNI yang datang dari luar negeri dengan iming-imingi uang.

“Meski aturan dibuat seketat sekalipun, namun jika petugas gampang disogok tentu penularan dapat terus terjadi,”tandasnya.

Agung berharap, pemerintah dapat memastikan tidak adanya gelombang ketiga pandemi Covid-19, mengingat masyarakat akan menghadapi libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

“Jangan sampai hanya demi kepentingan geliat ekonomi, lalu kita lengah dan mengorbankan kepentingan kesehatan,”pungkasnya.

Recent Posts

STPK Matauli Perkuat Peran Kampus Maritim, Prof Rokhmin Usulkan Dua Prodi Baru untuk Dukung Ekonomi Biru

MONITOR, Tapanuli Tengah – Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPK) Matauli terus memperkuat posisinya sebagai…

2 jam yang lalu

Komisi VII DPR RI Tinjau PRSU 2026, Dorong Penguatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan UMKM Sumatera Utara

MONITOR, Medan – Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pembangunan Prasarana…

2 jam yang lalu

Pakar Intelijen: Hormati Kewenangan Antar-Lembaga, Jangan Ganggu Proses Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta – Pakar Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, mengingatkan seluruh lembaga negara agar…

5 jam yang lalu

SETARA Institute Desak Presiden Evaluasi Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Penanganan Kasus Korupsi

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan…

9 jam yang lalu

Legislator Soal Polri Bongkar 3 Kasus Korupsi: Tegakkan Hukum Dengan Adil

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan 3 kasus…

18 jam yang lalu

Komisi IX DPR Minta Ada Pembenahan Sistem PPDS Buntut Dokter Meninggal Diduga Dampak Bullying

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti insiden meninggalnya seorang…

18 jam yang lalu