MONITOR, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengingatkan pentingnya keberadaan sumur resapan untuk mempercepat genangan air supaya cepat surut. Hal tersebut diungkapkan Riza Patria menanggapi adanya sejumlah anggota dewan yang menolak anggaran pembuatan sumur resapan di tahun 2022.
“Semua usulan program memang dievaluasi diskusikan bersama dengan DPRD, direncanakan oleh dinas atau SKPD yang kemudian dibahas. Hasilnya, bisa disetujui bisa ditolak bisa dikurangi bisa ditambah, seperti program pembuatan surmur resapan ini,” kata Riza Patria kepada wartawan di Balaikota Jakarta.
Ia mengaku sangat menghormati pendapat rekan-rekannya di DPRD terkait usulan dari dinas, namun ia menegaskan bahwa program sumur resapan ini merupakan program yang sudah dilaksanakan di periode sebelumnya, bukan hanya periode saat ini.
Menurut Riza, program ini juga sangat baik membantu mempercepat genangan air segera suru
“Karena dibuat ditempat-tempat yang memang terjadi genangan, kita liat dalam dua tahun ini kan terasa manfaatnya dari sumur resapan,” terangnya.
Namun demikian, ketika ada usulan penolakan pembuatan sumur resapan, pihaknya menghormati pendapat DPRD DKI Jakarta.
Seperti diketahui, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pihaknya menolak usulan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan.
Penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2022. Alasannya, untuk menghapus anggaran sumur resapan karena program itu dianggap tidak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir. Padahal, jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar.
“Tahun ini diajukan sekitar Rp 100 miliar sekian, gak sampai Rp 200 miliar. 2021 yang besar, Rp416 miliar kalau tidak salah. Besar kan,” ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/11).
Gembong menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak memakai dana pembuatan sumur resapan untuk merelokasi penduduk di bantaran kali agar normalisasi dapat berjalan.
“Kalau dulu Pak Anies mau melakukan eksekusi dua pekerjaan, bisa selesai sekaligus. Penataan permukiman bisa tertata dengan baik kemudian pengentasan banjir juga bisa dilakukan dengan baik,” kata Gembong.
