MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengunjungi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (11/11/2021) petang.
Mereka melihat langsung proses pembongkaran ikan dari kapal nelayan, serta berdialog dengan para nelayan dan ketua asosiasi nelayan.
Anis Matta dan Fahri Hamzah menerima permasalahan nelayan seperti birokrasi perizinan yang berbelit-belit hingga 29 perizinan, pungutan dari pusat dan daerah, serta mahalnya harga BBM untuk melaut.
Anis Matta mengatakan, nasib para nelayan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Apalagi, lanjutnya, nelayan ini bisa menjadi korban akibat adanya perubahan iklim dan punya potensi berdampak besar.
“Saya sengaja berkunjung ke Juwana ini ingin ngobrol dengan nelayan. Mereka bisa menjadi korban dari perubahan iklim, karena itu regulasi kita harus memperhatikan sisi kesulitan dari nelayan,” kata Anis Matta.
Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah saat ini memberatkan nelayan, belum lagi pungutan yang ditarik pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, harga BBM untuk nelayan juga masih tinggi, yang semestinya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebab penghasilan mereka dari melaut menurun drastis. saat ini, karena berbagai faktor.
“Kita sudah catat ada tiga permasalahan, yaitu birokrasi berbelit-belit, adanya pungutan, dan BBM mahal. Insya Allah akan kita sampaikan ke pemerintah. Semua regulasi yang memberatkan mereka, sebaiknya dipikirkan kembali oleh pemerintah,” ujarnya.
Fahri Hamzah menilai, nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, apalagi tanah yang berbeda dengan nelayan di wilayah lain.
Mestinya, mereka dibebaskan dari segala perizinan dan pungutan pajak, bukannya dipersulit seperti sekarang. Pemerintah juga kurang memberikan fasilitas pelelangan dan pengolahan ikan, di laut maupun di darat.
“Pemerintahan ini lagi nyari duit, tapi nyari fulusnya jangan dari rakyat trus. Laut dipersusah, tapi tambang dipermudah. Ini tidak adil buat rakyat. Kita akan bombardir, kita akan demo, teriakan kekuasan itu harus melayani rakyat, jangan dibalik,” kata Fahri.
