MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan APBN memegang peran penting dalam mengatasi pandemi serta dampak sosial ekonomi selama hampir dua tahun ini.
Menurut Sri Mulyani, peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bukan sekedar juru bayar. Lebih dari itu, lembaga ini harus meyakinkan setiap rupiah uang negara mengalir, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.
“Ditjen Perbendaraan dengan kantor vertikalnya yang tersebar di semua wilayah tanah air dituntut untuk mampu menganalisis data yang begitu banyak mengenai penggunaan dan manfaat uang negara dalam menanggulangi pandemi, perekonomin daerah. Maka keahlian sebagai analis ekonomi keuangan dan pembangunan menjadi sangat penting,” terang Sri Mulyani, usai Rapimnas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (9/11/2021).
Ia mendorong agar Ditjen Perbendaharaan harus terus melakukan inovasi tata kelola yang efisien dan fleksibel namun tetap menjaga akuntabilitas, integritas, dan transparansi.
“Saya mengapresiasi kerja keras insan Ditjen Perbendaraan untuk mengenalkan berbagai aplikasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Saya juga menghargai pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangan pemerintah,” imbuhnya.
Kendati demikian, ia berharap audit BPK dengan status WTP harus menghasilkan kepercayaan dari rakyat bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan akuntabel sesuai standar pengelolaan keuangan dunia.
