Anies Dituding Bohong soal Pilgub 2024, PAN Ungkap Fakta Ini

MONITOR, Jakarta – Masyarakat Jakarta dikagetkan dengan kabar tudingan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbohong terkait penyelenggaraan Pilgub 2024 dan rencana untuk mengganjal Anies maju dalam proses demokrasi tersebut.

Politisi PAN yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mencoba mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi terkait hal tersebut.

Dijelaskan Zita, munculnya pernyataan Pras panggilan akrab Ketua DPRD DKI kepada Anies terjadi saat Anies menjadi pembicara dalam forum Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) 2021 di Bali Senin (4/10/2021) lalu.

Disebutkannya, dalam dialog yang dipandu langsung oleh dirinya, Anies membahas banyak hal mulai dari pembangunan di Jakarta, penanganan pandemi hingga kiat menghdapi kritik.

“Tak disangka bahwa hasil diskusi tersebut begitu viral hingga memancing berbagai pihak yang pro dan kontra, salah satunya Pras yang menuding Anies berbohong terkait Pilgub 2024 dan rencana untuk mengganjal Anies maju dalam proses demokrasi tersebut,” ujar Zita dalam keterangan tertulisnya kepada MONITOR, Minggu (10/10)

“Kebetulan saya yang jadi moderatornya, jadi tahu persis apa yang kami bicarakan. Selama sesi, tidak ada sedikitpun kami menyinggung soal Pilgub, apalagi keluar statment dari Pak Anies yang mengaitkan Pilgub 2024 adalah usaha mengganjal dia,” sambung Zita.

Ditegaskan Zita, dirinya sangat yakin sekali diacara Workshop Nasional PAN tersebut, Anies tidak pernah mengaitkan perhelatan Pilgub digelar 2024 bagian upaya mengganjalnya.

Zita juga menyarankan agar pihak-pihak yang menuding terkait Pilgub 2024 dan upaya mengganjal Anies untuk maju di Pilgub 2022 untuk melihat secara utuh video yang telah ditayangkan di Yotube PAN TV, sehingga dapat dilihat secara jelas isi sekaligus hal-hal apa saja yang dibahas dalam dialog tersebut.

“Sebaiknya tunjukan bukti kalau Pak Anies pernah bilang bahwa Pilgub 2024 bagian upaya mengganjalnya. Kan sekarang ramai yang menuding soal itu, katanya ada di sesi bicara dengan PAN. Sekali lagi, coba tunjukkan dimana Anies mengesankan seperti itu,” tegasnya.

Diakui Zita, dari dialog tersebut memang dirinya mempertanyakan terkait purna tugas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta dan hal apa yang paling sulit ditangani oleh Mantan Menteri Pendidikan tersebut setelah purna tugas.

“Ngomongin tentang Pilkada kan tahun depan Pak Anies purna jabatan, dua tahun setelahnya kan gak ada Pilkada, pertanyaannya apa yang paling sulit di Jakarta untuk dibenahi?,” tanya Zita

Selain itu, Zita juga mempertanyakan rencana mantan Rektor Universitas Paramadina itu usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dimana Anies menjelaskan rencananya yang ingin fokus menuntaskan seluruh program kerja yang tawarkan ke warga Jakarta saat kampanye dulu sehingga warga Jakarta dapat merasa bahwa proses demokrasi telah berjalan sukses.

“Apa langkah pak anies pasca 2022, Jujur ya Pak?,” tanya Zita

Mendapat pertanyaan itu, lanjut Zita, Anies pun langsung menjawab, kalau dirinya, Oktober tahun depan lima tahun tuntas, ia berharap semua yang dikerjakan disini tuntas sehingga orang percaya pada proses demokrasi karena yang terlibat pada Pilkada kemarin begitu banyak, ini dituntaskan agar bisa lapor pada umat dan masyarakat bahwa amanah sudah dijalankan dengan baik dan tuntas, sesudah itu saya jadi orang bebas sambil menikmati keliling kemana-mana.

“Jadi dalam dialog itu jelas semuanya, pembahasan kami hanya seputar pembangunan Jakarta, dan soal pasca beliau tak jadi gubernur beliau mau ngapain. Publik bisa saksikan, jejak digitalnya masih ada,” tandasnya.

Oleh karenanya, kata Zita, jangan menuding yang berlebih. Kalau ada pembicaraan Workshop diluar acara Workshop PAN, silahkan saja klarifikasi langsung.

“Karena masalah yang terjadi dikait-kaitkan dengan pembahasan waktu di acara kami, makanya saya ikut andil menjelaskan. Biar lebih jelas. Agar publik tidak tergiring dengan opini-opini liar,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024, bukan 2022, tidak untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang.

“Pak Anies coba berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur,” demikian bunyi keterangan pers Pras, panggilan Prasetio, Sabtu (9/10).

Pras menegaskan masa jabatan Anies berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI tersebut nantinya, posisi Anies akan diisi seorang pejabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024, bukan 2022.