Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Agustinus/ dok: Berita Jakarta
MONITOR, Jakarta – Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Agustinus menegaskan, tidak ada tindakan mark up dana yang dilakukan oleh anggota Legislatif Parlemen Kebon Sirih, Viani Limardi dalam kegiatan reses.
Dikatakannya, pihaknya pasti meneliti, memeriksa dan memverifikasi uang reses yang digunakan dari setiap anggota DPRD DKI.
“Untuk reses pertama dari bu Viani itu kami tidak menemukan penggelembungan dana, jadi tidak ada penggelembungan dana reses,” tegas Augustinus, Rabu (6/10/2021).
Aga panggilan akrab Augustinus mengaku, sampai saat ini belum ada laporan secara lisan maupun surat yang diterima DPRD dari PSI terkait pemecatan Viani Limardi.
Pada prinsipnya, kata Aga, Sekretaris DPRD tidak akan ikut mencampuri urusan internal PSI, karena tugasnya hanya mengasilitasi fungsi kedewanan. Terkait pemecatan ini, pihaknya menunggu surat dari PSI yang nantinya akan dikirim ke Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
“Jadi kalau Bu Viani akan adukan kembali kami juga belum ada apapun yang disampaikan ke kami,” terangnya.
Berdasarkan verifikasinya juga, lanjut Aga, saat reses di Bulan Maret 2021 lalu, sudah tak ada lagi dana reses lebih yang masih disimpan Viani.
“Bulan Maret itu sudah selesai. Artinya, Bu Viani mengembalikan. Tapi, secara rigid nominalnya saya harus cek dulu administrasinya,” pungkasnya.
MONITOR, JAKARTA - Indonesia menargetkan kontribusi produk domestik bruto (PDB) maritim mencapai 15 persen dan…
MONITOR, Jakarta - Transformasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo…
MONITOR, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil…
MONITOR, Indramayu - Kelompok Tani (Poktan) Gentong Jaya, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mencatat…
MONITOR, Pati - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, menyalurkan bantuan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengajak Kementerian…