Ketua MPR Desak Selesaikan Sengkarut Asuransi Bumiputera

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia ikut bertanggung jawab terhadap kinerja Dewan Komisioner (DK) OJK yang dinilainya lamban mengatasi kemelut Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB).

Saat ini, insolvent aset AJBB hanya sekitar Rp 7 triliun, sedangkan kewajiban jatuh pertanggungannya lebih kurang Rp 60 triliun.

“Lebih kurang 7 juta pemegang polis AJBB yang tersebar di seluruh Indonesia menunggu pencairan polis mereka. Dari mulai yang berprofesi sebagai guru, petani, nelayan hingga karyawan BUMN. Jika masing-masing memiliki 2 anggo, 21 juta orang yang menunggu penyelesaian sengkarut AJBB,” imbuh Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai, pendekatan hukum yang saat ini terjadi antara OJK dan Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJBB seolah menjadi modus DK OJK menghindari penyelesaian AJBB. Ia mengatakan DK OJK tidak boleh lari dari tanggung jawab karena akan dimintai pertanggungjawaban walaupun sudah tidak lagi menjabat.

“Padahal sejak September 2019, World Bank (Bank Dunia) dalam laporan Global Economic Risks and Implications for Indonesia, telah memberikan catatan khusus terhadap permasalahan AJBB. Bank Dunia bahkan menyebutkan AJBB 1912 sebagai perusahaan yang mungkin tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera (urgent). Namun, OJK terkesan mengabaikannya,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan Keamanan ini menambahkan, jauh sebelum Bank Dunia memberikan penilaian, sengkarut terhadap AJBB telah berlangsung sejak krisis ekonomi 1998. Sejak pengawasan industri asuransi berada di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) hingga berganti ke tangan OJK, sengkarut AJBB tidak juga bisa diselesaikan.

“Ini menunjukkan ada yang salah dalam mekanisme pengawasan. OJK tidak boleh main-main dalam melakukan pengawasan terhadap industri keuangan yang mengelola uang rakyat. Jika sengkarut terhadap AJBB terus berlanjut, rakyat bisa jadi mempertanyakan untuk apa gunanya ada OJK. Karenanya OJK harus menunjukkan kinerjanya agar desakan pembubaran OJK tidak lagi terdengar nyaring,” ujar Bamsoet.