Kemendes PDTT

1.852 BUMDes Rambah E-Commerce Selama Pandemi Covid-19

MONITOR, Jakarta – Sebanyak 1.852 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merambah ke e-commerce, menyusul menurunnya aktivitas pasar konvensional selama pandemi covid-19. Ribuan BUMDes lainnya juga aktif memasarkan produk unggulannya melalui media sosial.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara pada Jateng Digital Conference 2021 secara daring, Rabu (29/9/2021).

“BUMDes-BUMDes ini terus berpacu dengan kondisi kebutuhan supaya produknya bisa dipasarkan,” ujarnya.

Halim Iskandar mengatakan, peningkatan jumlah BUMDes yang masuk ke dunia e-commerce menjadi tanda kemajuan digital di desa-desa. Menurutnya, semakin banyaknya partisipasi generasi muda menyebabkan proses pembangunan di desa semakin melek digital.

“Selama ini seakan-akan ada kontradiksi antara digital dan desa. Padahal sekarang sudah berjalan seiring,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan semakin banyaknya antar desa yang membangun kesepakatan untuk membangun sebuah BUMDes Bersama. Sebagian diantaranya juga memanfaatkan dunia digital untuk merambah pasar yang lebih luas.

“Misalnya di (Desa) Panggungharjo, sepuluh desa bikin kerja sama pasardesa.id. sekarang sudah miliaran omzetnya,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, dari total 74.961 desa di Indonesia, sebanyak 3.700 desa diantaranya masih belum mendapatkan jaringan internet. Menurutnya, pemerintah saat ini terus menggenjot agar semua desa dapat segera mendapatkan jaringan internet.

“Dana desa sangat support utamanya untuk fasilitas internet di spot spot publik, misalnya di kantor desa, balai pertemuan, pokoknya spot publik. Justru kita dorong agar disediakan jaringan internet,” ujarnya.

Penggunaan dana desa sendiri, lanjutnya, dialokasikan berdasarkan kebutuhan ril desa dengan mengacu pada SDGs Desa. Ia berharap, dana desa dapat memberikan dampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Pengentasan kemiskinan ekstrem kakau ditangani tingkat mikro yakni level desa akan mudah, tidak sulit. Karena permasalahannya jelas dan bisa disentuh,” terangnya.

Recent Posts

Jangan Korbankan Cadangan Strategis Demi Smelter, Pemerintah Diminta Konsisten Batasi Produksi Nikel

MONITOR, Jakarta - Transisi Bersih meminta Pemerintah Indonesia tidak menambah kuota produksi nikel pada tahun…

3 jam yang lalu

Sambut Kepulangan PPIH Daker Makkah, Menhaj Apresiasi Dedikasi Petugas dan Tegaskan Penguatan Kualitas Layanan

MONITOR, Tangerang - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kepulangan kelompok pertama Petugas…

5 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Minta Pelaku Penyekapan Perempuan Dihukum Berat, Dorong Polri Tingkatkan Keamanan Warga

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar pelaku kasus penyekapan…

5 jam yang lalu

Pemadaman Listrik Bergilir Masih Pelik, Legislator Minta Pejabat yang Bertanggung Jawab Mundur!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam kembali meminta PT PLN (Persero)…

5 jam yang lalu

DPR Minta Agar Ketersediaan Solar dan Pupuk Subsidi Jadi Prioritas Program Pemerintah Tahun 2027

MONITOR, Jakarta - Berbagai kementerian/lembaga meminta tambahan anggaran untuk program Pemerintah di tahun 2027. Di…

5 jam yang lalu

Apakah MBG Indonesia Sama dengan Program Makan Gratis Jerman Pasca Perang Dunia II?

Oleh: Robi SugaraDosen Keamanan Internasional Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Makan…

6 jam yang lalu