Pilpres 2024, Pengamat: Jangan Sampai Capres yang Muncul di Injury Time

MONITOR, Jakarta – panasnya bursa calon presiden saat ini mendapatkan perhatian khusus oleh sejumlah politisi di Tanah Air bahkan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kadernya agar tutup mulut terkait bursa calon presiden dan wakil presiden 2024.

Hal itu bisa dilihat dalam Instruksi Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik. Instruksi ini ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021.

Kader partai banteng yang melanggar larangan memberi tanggapan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden akan dikenai sanksi.

Kata Hasto, partainya saat ini masih fokus membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. “Toh, kalau sudah berbicara mengenai politik, itu pun dalam ranah mengikuti seluruh tahapan pileg dan pilpres yang sudah ada. Dimana saat ini, tengah dibahas antara parlemen, pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara,” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Sadarestuwati membenarkan terdapat instruksi agar tidak bicara soal capres 2024. Dia menjelaskan Megawati memerintahkan seluruh kader untuk membantu masyarakat di tengah pandemi.

“Betul sekali. Maka kita semua DPC seluruh Indonesia bergerak memberikan bantuan, dapur umum semuanya. Jadi kami diminta fokus untuk tak bicara pilpres apapun karena ini masih jauh,” kata Sadarestuwati.

Selain itu, PDIP menyebut instruksi tersebut berlaku hingga waktu yang tak ditentukan. Dengan kata lain, semua kader PDIP dilarang bicara soal capres-cawapres 2024 hingga ada instruksi baru.

Sebelumnya, Kelompok masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Sahabat Ganjar mendeklarasikan dan mendukung Ganjar Pranowo untuk ikut Pilpres 2024. Deklarasi dilakukan secara virtual di 34 provinsi dan 51 kota di Indonesia secara virtual.

Sejumlah petinggi PDIP enggan mengomentari hal itu. Mereka patuh pada instruksi partai soal larangan bicara mengenai sosok calon presiden-calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Meski demikian, salah satu kader PDIP Hendrawan Supratikno sempat membuka mulut. Hendrawan menyindir gerakan Relawan Ganjar namun tidak menyebut capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu.

Menurut Hendrawan, sebagaimana titah pimpinan partai, saat ini tenaga dan pikiran lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, alih-alih membicarakan persoalan politik.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menduga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hendak mencegah potensi kontestasi di internal hingga melarang kader PDIP berbicara calon presiden dan calon wakil presiden. Ada dua nama di internal PDIP yang disebut-sebut berpotensi maju di Pilpres 2004, salah satunya Puan Maharani.

“Kita paham ada dua nama yang kuat, Ganjar dan Puan, agar tak terjadi potensi kontestasi di internal PDIP,” kata Pangi.

Larangan untuk bicara capres dan cawapres itu tertuang dalam instruksi yang diteken Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus lalu. Dalam instruksi itu, Megawati menegaskan AD/ART partai bahwa ketua umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden.

“Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Pangi menilai instruksi itu tidak tepat. Menurut dia, kandidat-kandidat di internal PDIP mestinya sudah mulai bertanding untuk memompa elektoral masing-masing agar nantinya bisa mendapatkan tiket dari partai.

Pangi tak menampik ada anggapan terlalu dini bicara pencapresan pada saat ini. Namun, ia menilai partai mestinya memang jauh-jauh hari memperkenalkan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden kepada publik.

“Sebenarnya capres/cawapres harus jauh-jauh hari mulai diperkenalkan ke masyarakat, supaya bisa kita kuliti dan tahu kapasitasnya,” ujar Pangi.

Menurut Pangi, penting bagi masyarakat untuk bisa mengetahui isi pikiran dan gagasan para kandidat calon presiden agar tak ibarat membeli kucing dalam karung. Ia menganggap, instruksi Megawati itu membatasi ruang untuk memperkenalkan kandidat dari jauh-jauh hari ke masyarakat.

“Jangan sampai capres yang muncul di injury time atau last minute,” ucap Pangi.