Azis Syamsuddin (Foto: Dok Tribun)
MONITOR, Jakarta – Usai ditangkap dan diumumkan sebagai tersangka,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Azis Syamsuddin di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Selatan (Jaksel).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu ditahan untuk 20 hari pertama atau setidaknya hingga 13 Oktober 2021, terkaig kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.
“Tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka untuk 20 hari pertama,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9) dini hari.
Sebelum mendekam di sel tahanan, Azis Syamsuddin bakal menjalani isolasi mandiri di Rutan Polres Jaksel. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19
Dalam perkara ini, Azis Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 3,1 miliar.
Pemberian suap dari Azis bertujuan agar Robin mengurus kasus yang melibatkan Azis yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.
Robin kemudian menghubungi advokat Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Maskur lantas menghubungi Azis Syamsuddin agar menyiapkan uang Rp 2 miliar.
“Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp 4 miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp 3,1 miliar,” ujar Firli.
Azis Syamsuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
MONITOR, Jakarta - Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) PTPN VIII terus memperluas lini bisnis untuk memperkuat…
MONITOR, Aceh – Ratusan pengusaha UMKM terdampak bencana di Aceh mengikuti workshop pendampingan peningkatan kapasitas…
MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pengembangan waralaba sebagai salah…
MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status…
MONITOR, Jakarta - Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi mengumumkan peserta yang berhak mengikuti Computer Assisted…