MONITOR, Jakarta – Konflik Papua merupakan konflik paling panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, hampir berlangsung selama 50 tahun dengan intensitas naik turun.
Menyikapi kondisi Papua, Wakil Ketua BP Setara Institute Bonar Tigor Naipospos enggan melabeli rakyat Papua dengan stigma teroris. Sebab menurutnya tidak menutup kemungkinan ada ruang dialog bagi mereka, yang juga diyakini memiliki kecintaan terhadap Tanah Air.
Di sisi lain, Bonar setuju jika harus ada operasi penegakkan hukum bagi pelaku kejahatan serta diproses ke ranah pengadilan. Sebagaimana kasus-kasus tindak kekerasan ektrim yang terjadi kepada sipil maupun tenaga kesehatan di Papua.
“Harus kita tegaskan bahwa konflik senjata dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan serangan terhadap obyek sipil, termasuk petugasnya. Jadi ini jelas,” ujar Bonar dalam diskusi daring bertajuk ‘Kejahatan KKB; Pendekatan Ekonomi atau Budaya?’ Kamis (23/9/2021).
Dikatakan Bonar, dalam kasus Papua, sebenarnya sudah ada upaya win-win solution antara rakyat Papua dengan pemerintah. Diantaranya pemberian otonomi khusus, kemudian afirmasi lebih kepada penduduk asli Papua.
“Bahkan kemudian dibentuklah Majelis Masyarakat Rakyat Papua sebagai simbol kekhususan,” pungkasnya.
