PEMERINTAHAN

Halim Iskandar apresiasi BUMDes Mbangun Deso yang Sukses Kelola Wisata Edupark

MONITOR, Rembang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Deso di Desa Kajar, Kabupaten Rembang, Jumat (17/9/2021).

BUMDes ini berhasil mengembangkan Desa Wisata Kajar yang memiliki sarana edupark, yakni sebuah taman edukasi yang mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan.

Rencananya, di wilayah ini akan dibangun sarana edupark dengan skala lebih besar, yang akan melibatkan sejumlah desa lainnya.

“Di wilayah ini akan dibikin integrated farming (pertanian terpadu) yang lebih besar, yang melibatkan hingga 6 desa. Ada kerja sama tiga pihak, dana desa; KUR (Kredit Usaha Rakyat), kemudian supporting PT Semen Gresik sehingga akan menjadi model integrated farming yang lebih luas,” ujarnya.

Halim Iskandar mengatakan, pengembangan desa wisata edupark yang merupakan kerja sama antara BUMDes Mbangun Deso dan PT Semen Gresik Pabrik Rembang ini menjadi model kerja sama yang dapat diduplikasi oleh desa dan berbagai perusahaan lainnya.

Menurutnya, pendampingan BUMDes dan BUMDes Bersama dari berbagai usaha/industri penting dilakukan untuk meningkatkan geliat ekonomi desa.

“Supaya dunia usaha bisa memberikan dampak langsung kepada geliat ekonomi di perdesaan, salah satu caranya adalah dengan adanya pendampingan dunia usaha ke BUMDes dan BUMDes Bersama,” ujarnya.

Pria yang juga akrab disapa Gus Halim ini menerangkan, pengembangan BUMDes dilakukan bukan semata-mata berkaitan dengan profit dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun lebih untuk memberikan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Menurutnya, BUMDes memiliki peran penting dalam menkoordinir dan menkonsolidasi berbagai UMKM di desa.

“BUMDes orientasinya bukan PADes. Tapi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Gus Halim melarang BUMDes membuka unit usaha yang dapat mematikan usaha masyarakat desa setempat. Sebab menurutnya, hal tersebut tidak hanya akan menimbulkan konflik, namun juga akan berdampak pada penurunan pendapatan warga desa setempat.

“Makanya saya selalu tekankan, bahkan saya haruskan, bahwa BUMDes dan BUMDes Bersama jangan sekali-kali bangun unit usaha yang sudah dilakukan warga,” ujarnya.

Recent Posts

Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perluas Peluang Kerja

MONITOR, Yogyakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan…

9 jam yang lalu

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

15 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

22 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

1 hari yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

1 hari yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

1 hari yang lalu