PEMERINTAHAN

Halim Iskandar apresiasi BUMDes Mbangun Deso yang Sukses Kelola Wisata Edupark

MONITOR, Rembang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Deso di Desa Kajar, Kabupaten Rembang, Jumat (17/9/2021).

BUMDes ini berhasil mengembangkan Desa Wisata Kajar yang memiliki sarana edupark, yakni sebuah taman edukasi yang mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan.

Rencananya, di wilayah ini akan dibangun sarana edupark dengan skala lebih besar, yang akan melibatkan sejumlah desa lainnya.

“Di wilayah ini akan dibikin integrated farming (pertanian terpadu) yang lebih besar, yang melibatkan hingga 6 desa. Ada kerja sama tiga pihak, dana desa; KUR (Kredit Usaha Rakyat), kemudian supporting PT Semen Gresik sehingga akan menjadi model integrated farming yang lebih luas,” ujarnya.

Halim Iskandar mengatakan, pengembangan desa wisata edupark yang merupakan kerja sama antara BUMDes Mbangun Deso dan PT Semen Gresik Pabrik Rembang ini menjadi model kerja sama yang dapat diduplikasi oleh desa dan berbagai perusahaan lainnya.

Menurutnya, pendampingan BUMDes dan BUMDes Bersama dari berbagai usaha/industri penting dilakukan untuk meningkatkan geliat ekonomi desa.

“Supaya dunia usaha bisa memberikan dampak langsung kepada geliat ekonomi di perdesaan, salah satu caranya adalah dengan adanya pendampingan dunia usaha ke BUMDes dan BUMDes Bersama,” ujarnya.

Pria yang juga akrab disapa Gus Halim ini menerangkan, pengembangan BUMDes dilakukan bukan semata-mata berkaitan dengan profit dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun lebih untuk memberikan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Menurutnya, BUMDes memiliki peran penting dalam menkoordinir dan menkonsolidasi berbagai UMKM di desa.

“BUMDes orientasinya bukan PADes. Tapi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Gus Halim melarang BUMDes membuka unit usaha yang dapat mematikan usaha masyarakat desa setempat. Sebab menurutnya, hal tersebut tidak hanya akan menimbulkan konflik, namun juga akan berdampak pada penurunan pendapatan warga desa setempat.

“Makanya saya selalu tekankan, bahkan saya haruskan, bahwa BUMDes dan BUMDes Bersama jangan sekali-kali bangun unit usaha yang sudah dilakukan warga,” ujarnya.

Recent Posts

Itjen Kemenag Kawal Ketat Pembangunan 271 KUA Lewat Dana SBSN 2026

MONITOR, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terus memperkuat pengawasan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA)…

1 jam yang lalu

DPR Minta UMKM Digendong Jadi Pelaksana Utama Program BGN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan perlunya kehadiran dan…

6 jam yang lalu

Dugaan Kebocoran Data Instagram, DPR: Tak Cukup Hanya Klarifikasi!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mendorong pemerintah melakukan investigasi…

9 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga: Lebih Dari 1,2 Juta Kendaraan Masuk dan Keluar Wilayah Jabotabek Selama Libur Isra Mikraj 2026

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan PT Jasa Marga (Persero)…

11 jam yang lalu

MTQ Nasional 2026, Dirjen Bimas Islam: Jawa Tengah Paling Siap Jadi Tuan Rumah

MONITOR, Jakarta - Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kesiapan dalam menyambut penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)…

11 jam yang lalu

Kemenperin Percepat Fasilitas Sertifikasi Halal untuk Perkuat Industri Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat ekosistem industri halal nasional melalui percepatan fasilitasi…

13 jam yang lalu