PEMERINTAHAN

Halim Iskandar apresiasi BUMDes Mbangun Deso yang Sukses Kelola Wisata Edupark

MONITOR, Rembang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Deso di Desa Kajar, Kabupaten Rembang, Jumat (17/9/2021).

BUMDes ini berhasil mengembangkan Desa Wisata Kajar yang memiliki sarana edupark, yakni sebuah taman edukasi yang mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan.

Rencananya, di wilayah ini akan dibangun sarana edupark dengan skala lebih besar, yang akan melibatkan sejumlah desa lainnya.

“Di wilayah ini akan dibikin integrated farming (pertanian terpadu) yang lebih besar, yang melibatkan hingga 6 desa. Ada kerja sama tiga pihak, dana desa; KUR (Kredit Usaha Rakyat), kemudian supporting PT Semen Gresik sehingga akan menjadi model integrated farming yang lebih luas,” ujarnya.

Halim Iskandar mengatakan, pengembangan desa wisata edupark yang merupakan kerja sama antara BUMDes Mbangun Deso dan PT Semen Gresik Pabrik Rembang ini menjadi model kerja sama yang dapat diduplikasi oleh desa dan berbagai perusahaan lainnya.

Menurutnya, pendampingan BUMDes dan BUMDes Bersama dari berbagai usaha/industri penting dilakukan untuk meningkatkan geliat ekonomi desa.

“Supaya dunia usaha bisa memberikan dampak langsung kepada geliat ekonomi di perdesaan, salah satu caranya adalah dengan adanya pendampingan dunia usaha ke BUMDes dan BUMDes Bersama,” ujarnya.

Pria yang juga akrab disapa Gus Halim ini menerangkan, pengembangan BUMDes dilakukan bukan semata-mata berkaitan dengan profit dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun lebih untuk memberikan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Menurutnya, BUMDes memiliki peran penting dalam menkoordinir dan menkonsolidasi berbagai UMKM di desa.

“BUMDes orientasinya bukan PADes. Tapi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Gus Halim melarang BUMDes membuka unit usaha yang dapat mematikan usaha masyarakat desa setempat. Sebab menurutnya, hal tersebut tidak hanya akan menimbulkan konflik, namun juga akan berdampak pada penurunan pendapatan warga desa setempat.

“Makanya saya selalu tekankan, bahkan saya haruskan, bahwa BUMDes dan BUMDes Bersama jangan sekali-kali bangun unit usaha yang sudah dilakukan warga,” ujarnya.

Recent Posts

Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan…

3 jam yang lalu

Prajurit TNI Lumpuhkan Tokoh OPM Enos Tipagau di Intan Jaya

MONITOR, Jakarta - Dalam suatu operasi terukur yang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Juli…

4 jam yang lalu

Garap Bisnis Konveksi di Bandung, Ketum Ansor: BUMA Pecah Telor

MONITOR, Bandung - Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) mulai bergeliat dengan membuka usaha konveksi di…

5 jam yang lalu

Balai Kementan Punya Inovasi Layanan Uji Laboratorium, Tingkat Kepuasan Masyarakat Langsung Melejit

MONITOR, Makassar - Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros memperketat standar pelayanan publik melalui sistem digital…

7 jam yang lalu

Tiga Terobosan Perdana Haji 2025, Terbuka, Efisiensi Hingga Kompetitif

MONITOR, Jakarta - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mencatat sejarah baru dengan hadirnya tiga kebijakan…

16 jam yang lalu

Menuju Indonesia Emas 2045, Prof Rokhmin: Pelajar NU Harus Jadi Garda Terdepan Inovasi

MONITOR, Jakarta - Aula PCNU Kabupaten Cirebon penuh sesak oleh semangat muda, ratusan pelajar Nahdlatul…

24 jam yang lalu