Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera/ dok: Kompas
MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) dimanfaatkan untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu dari lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini menanggapi pengumuman pemecatan sebanyak 51 pegawai yang tidak lolos TWK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Dimana, pemberhentian tersebut akan berlaku efektif per 1 Oktober 2021.
“Clear sepertinya bahwa TWK kemarin memang untuk menyingkirkan nama-nama tertentu, orang-orang yang kritis dan berkali-kali menangani kasus besar. Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman, asesmen tersebut penuh pelanggaran hak asasi dan maladministrasi juga dihiraukan,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Kamis (16/9/2021).
Terlebih dikatakan Mardani, saat ini KPK sudah masuk dalam rumpun eksekutif, ada tanggung jawab presiden di dalamnya
Anggota Komisi II DPR RI ini pun mendesak Presiden Jokowi agar segera bersikap terhadap pemecatan ini.
“Bapak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintah serta pembina tertinggi aparat sipil negara mesti segera bersikap. Karena publik masih menunggu dan setia dengan putusan presiden ketika itu, TWK jangan dijadikan dasar untuk berhentikan pegawai,” pintanya.
MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…
MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…
MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…