PKS Desak Jokowi Bersikap atas Pemecatan 51 Pegawai KPK

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) dimanfaatkan untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu dari lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini menanggapi pengumuman pemecatan sebanyak 51 pegawai yang tidak lolos TWK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Dimana, pemberhentian tersebut akan berlaku efektif per 1 Oktober 2021.

“Clear sepertinya bahwa TWK kemarin memang untuk menyingkirkan nama-nama tertentu, orang-orang yang kritis dan berkali-kali menangani kasus besar. Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman, asesmen tersebut penuh pelanggaran hak asasi dan maladministrasi juga dihiraukan,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Kamis (16/9/2021).

Terlebih dikatakan Mardani, saat ini KPK sudah masuk dalam rumpun eksekutif, ada tanggung jawab presiden di dalamnya

Anggota Komisi II DPR RI ini pun mendesak Presiden Jokowi agar segera bersikap terhadap pemecatan ini.

“Bapak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintah serta pembina tertinggi aparat sipil negara mesti segera bersikap. Karena publik masih menunggu dan setia dengan putusan presiden ketika itu, TWK jangan dijadikan dasar untuk berhentikan pegawai,” pintanya.