MONITOR, Jakarta – Perbaikan pembangunan rumah pompa BGR, Kelapa Gading dan Bulak Cabe, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) dipertanyakan. Pasalnya, kedua rumah pompa air tersebut baru saja dibangun tahun 2019. Tapi anehnya, tahun ini sudah mau diperbaiki lagi
“Baru dibangun di 2019, belum nyampe tiga tahun, kok sudah mau diperbaiki lagi, Ini jadi tanda tanya besar loh,” ujar Victor Irianto Napitupulu, Ketua LP2AD (Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah) kepada MONITOR, Kamis (16/9/2021).
Dikatakan Viktor, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara, harus bisa menjelaskan ke publik, apa yang menyebabkan bangunan rumah pompa BGR, Kelapa Gading dan Bulak Cabe tersebut harus diperbaiki dalam waktu cepat.
Kalaupun bangunannya rusak, lanjut Viktor, penyebab kerusakannya harus disampaikan juga.
“Dinas SDA DKI melalui Sudin SDA Jakarta Utara harus bisa menjelaskan, kenapa dua rumah pompa itu diusulkan untuk diperbaiki, padahal belum lama dibangun. Ada apa?” tanya Viktor.
Dijelaskan Viktor, pembangunan Rumah Pompa BGR, Kelapa Gading dibangun tahun 2019 dengan menggunakan anggaran APBD DKI kurang lebih sekitar Rp 21 M, sementara untuk Rumah Pompa Bulak Cabe sekitar Rp 40 M.
“Nah, tahun ini diusulkan untuk diperbaiki dengan mengajukan anggaran masing-masing Rp 12,5 M. Yang dipakai kan uang rakyat, setiap penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa seenaknya,” tegasnya.
Viktor mengakui, kalau keberadaan dua Rumah Pompa tersebut bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat ketika datang banjir.
“Khusus Rumah Pompa BGR Kelapa Gading, bisa mengatasi genangan yang kerap terjadi di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya. Sebab keberadaan Rumah Pompa ini mempercepat aliran air menuju Kali Sunter,” jelasnya.
Terpisah, sumber MONITOR di lingkungan DPRD DKI Jakarta, membenarkan, tahun ini ada usulan perbaikan Rumah Pomba BGR, Kelapa Gading dan Rumah Pompa Bulak Cabe, Cilincing, Jakarta Utara.
“Kalau tidak salah, perbaikan untuk Rumah Pompa BGR, Kelapa Gading tahun ini masing-masing diajukan Rp 12,5 M. Tapi untuk lebih jelas dan detail datanya bisa ditanyakan ke Komisi D,” pungkasnya.