MONITOR, Jakarta – Dugaan adanya penyimpangan anggaran dalam sewa Wifi untuk siswa didik di Jakarta yang terdampak Covid-19, kini jadi perhatian. Bahkan, Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa mendesak pihak BPK dan KPK untuk ‘memplototi’ anggaran pengadaan Wifi tersebut.
“Kami akan menggelar aksi demo mendesak BPK dan KPK agar dalami indikasi kerugian negara pada anggaran pengadaan Wifi ini, dimana anggaran ini diusulkan oleh Diskominfotik DKI Jakarta dengan nilai Rp 15,46 miliar,” ujar Jenderal Lapangan Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa, Ifand. W, dalam keterangannya kepada MONITOR, Rabu, (8/9).
Dikatakanya, Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa juga melihat sudah ada temuan BPK DKI pada 2020, terkait kegiatan penataan, pengembangan dan pengelolan metropolitan area network yang memboroksan keuangan daerah dalam APBD DKI.
“Jelas tak masuk akal untuk menyewa Wifi perbulan /titik mencapai Rp 6,2 juta,” terangnya.
Untuk itu, Kadiskominfotik DKI harus bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran Wifi ini. Sebab angaran tersebut diusulkan melalui Diskominfotik.
Agar tercipta Good Governance dan Clean Governance dalam berjalannya pemerintahan, Ia pun mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengevaluasi jajarannya agar berhati-hati dalam mengelola uang negara.
Diketahui, Program Wifi untuk siswa didik di Jakarta yang terdampak Covid-19 disoal. Pasalnya, anggaran yang diajukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI sebesar Rp 15.463.048.956 dalam APBD Perubahan 2020, dinilai tidak wajar dan cendrung pemborosan.
Dalam program Wifi ini, Diskominfotik DKI Jakarta mengusulkan anggaran sewa untuk 50mbps seharga Rp 6,2 juta/bulan/titik.
