MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai negara kian lemah dalam melindungi identitas pribadi warga negaranya. Hal ini terbukti mulai dari bocornya data BPJS, e-HAC sampai data NIK Presiden pun bocor ke ruang publik.
“Data pribadi presiden saja bocor, bagaimana bisa? Jelas terancam kedaulatan data pribadi warga, dapat dibilang puncak gunung es lemahnya jaminan hak digital warga,” ujar Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).
Ketua DPP PKS ini lantas meminta pemerintah agar meminta maaf kepada publik karena berbagai kejadian telah merugikan, baik secara materil maupun non material.
“Kejadian yang terus berulang ini seakan-akan tidak bisa dijangkau hukum. Bisa diperkirakan sebagai kasus sistemik, yang artinya ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan kebocoran ini,” terang Mardani.
Ia menilai pengelolaan data pribadi warga terlihat sembarangan dan tidak memperhatikan aspek keamanan pengelolaan data. Maka wajar, kata dia, apabila publik gusar karena berbagai program penanganan pandemi Covid-19, secara keseluruhan dibuat terintegrasi dalam sistem digital.
Untuk itu, Mardani pun mendesak agar segera mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurutnya perlu ada regulasi yang kuat untuk mendorong ekosistem keamanan digital.
“Mau sampai kapan ditunda? Sampai ada kejadian lain lagi? Makin berantakan pengelolaan keamanan digital di negeri ini,” tukasnya.
