MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, korupsi menjadi ganjalan negara dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil bagi rakyatnya.
Ini ditegaskan Sri Mulyani, mengingat sederet Kepala Daerah terciduk operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti kasus korupsi Kepala Daerah di kabupaten Probolinggo.
“Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan,” ujar Sri Mulyani, Sabtu (4/9/2021).
Secara blak-blakan, Sri Mulyani menjelaskan jumlah transfer keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021).
Adapun total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 Triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 milyar (2021).
Sementara itu, anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% pada tahun 2015 menjadi 34,04% pada tahun 2019.
“3,5 anak dari 10 anak kurang gizi,” tandasnya.
Bahkan mirisnya lagi, angka pengangguran terbuka naik dari 2,89% di tahun 2015 menjadi 4,86% pada tahun 2021. Sedangkan angka kemiskinan turun 20,98% pada tahun 2015, menjadi 18,61% di tahun 2020.
“Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin,” pungkasnya.
