MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, mengatakan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilihan presiden, legislatif maupun pilkada selama ini, telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan (parpol) di Indonesia.
Sehingga melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang terpilih. Sebab, keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitasnya, tapi ditentukan ‘isi tas’ atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana (bohir).
Menurut Fahri, tidak mengherankan apabila ketika mereka terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal.
“Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, nggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Dan baru-baru ini yang ramai ada seorang Anggota DPR dengan bupati, yang merupakan istrinya ditangkap,” kata Fahri saat menjadi narasumber dalam acara ‘RUMPI’ dengan ‘tema Cost Politik Mahal, Bisakah Disiasati? yang disiarkan live streaming YouTube Gelora TV, Jumat (3/9/2021) petang.
Fahri berpandangan, bahwa kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat.
“Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara. Tetapi sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan,” katanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran setan tersebut. Ia mengatakan, pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.
