MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Prof Rokhmin Dahuri mengajak pemerintah pusat untuk terus mendongkrak investasi di Indonesia dalam memanfaatkan potensi ekonomi dan kekayaan sumber daya alam khususnya di wilayah kepulauan dan pesisir dengan menerapkan pembangunan ekonomi biru.
“Blue economy atau ekonomi biru adalah aplikasi ekonomi hijau yang dibangun dan digerakkan oleh aktivitas manusia (produksi, transportasi, distribusi, dan konsumsi) yang mengemisikan sedikit CO2 (low carbon), menggunakan SDA secara efisien (resource efficient), dan secara sosial hasilnya dapat dinikmati oleh umat manusia secara adil (socially inclusive) di sektor-sektor ekonomi kelautan,” katanya saat menjadi narasumber pada acara Munas dan Peringatan HUT ke-4 Aspeksindo, yang bertajuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran, Arah Investasi Berbasis Inovasi dan Teknologi ke Arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru” yang digelar secara daring, Kamis (26/8/2021).
Dalam paparannya yang bertajuk peta jalan pembangunan berbasis ekonomi biru dan inovasi menuju daerah kabupaten dan kota di wilayah pesisir yang maju, sejahtera, dan mandiri tersebut, Guru Besar IPB University itu memaparkan bagaimana sektor blue economy (Kelautan dan Perikanan) sangat strategis untuk dikembangkan di Indonesia karena potensinya sangat besar.
“Lihat saja, total potensi sebelas sektor blue economy Indonesia mencapai US$ 1,348 triliun per tahun atau lima kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. Jika potensi ini dimanfaatkan maka mampu menyetap lapangan kerja sebanyak 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin mengajak pemerintah pusat untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan di wilayah kepulauan dan pesisir di Indonesia mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan pemasukan negara atau growth national income (GNI) serta mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
“Kita tahu, rumus baku-nya persyaratan untuk menjadi negara maju dari Negara Middle-Income adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun, kedua impor plus ekspor lebih besar dari konsumsi serta ketiga koefisien gini atau kesenjangan kurang dari 0,3 persen (inklusif), untuk itu sektor riil tradable hulu – hilir harus menjadi penggerak dominan ekonomi nasional,” terangnya.
Potensi pengembangan ekonomi biru juga masih sangat besar di kembangkan di Indonesia. “Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia, kontribusinya sekitar 30%,” ungkap mantan menteri Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Lebih lanjut, Rokhmin menjabarkan contoh betapa hebatnya raksasanya potensi ekonomi daribudidaya udang Vanammei. Potensi lahan pesisir yang cocok untuk budidaya udang Vanammei sekitar 3 juta hektare (ha). Jika dalam lima tahun dikembangkan 0,5 juta ha (17%) untuk budiaya intensif Udang Vanammei dengan padat tebar 60 PL (benur)/m2, produktivitas sekitar 40 ton/ha/tahun.
Hitungannya, produksinya adalah 500.000 ha x 40 ton/ha/tahun maka akan menghasilkan panen udang sebanya 20 juta ton/tahun. Atau setara 20 miliar kg/tahun. Dengan demikian, pendapatan kotor yang dihasilkan adalah 20 miliar kg/tahun x US$ 5/kg = US$ 100 miliar/tahun yakni senilai Rp 1.350 triliun/tahun (50% APBN 2018) atau 10% pertumbuhan.
Untuk mendorong ekonomi biru dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita nasional, menurut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu ada beberapa Elemen dan Proses Transformasi Struktur Ekonomi yang harus dilakukan yakni pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Kedua, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ketiga, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang selama ini secara dominan disumbangkan oleh konsumsi (56%) dan impor (20%) harus dibalik, yakni invetasi dan ekspor harus menjadi kontributor yang lebih besar (> 70%).
“Semua unit usaha (bisnis) harus merapkan: (1) economy of scale; (2) Integrated Supply Chain Management System, baik pada tingkat nasional maupun global; (3) inovasi teknologi mutakhir (Industry 4.0); dan (4) prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development),” ungkap Rokhmin Dahuri.
