MONITOR, Jakarta – Pro kontra penyelenggaraan balapan mobil Formula E di Ibukota masih berlangsung cukup panas. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih ‘keukeuh’ untuk menggelar acara balapan mobil listrik ini di tahun depan. Di sisi lain, belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 bakal berlalu.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai, program kegiatan Formula E ibarat buah simalakama bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Kalau Formula E gagal digelar Juni 2022, maka akan beresiko buat Anies. Sebab setelah tanggal 16 Oktober 2022, Anies sudah tak lagi jadi gubernur. Dan gubernur pengganti Anies belum tentu mau melanjutkan Formula E. Kalau terjadi ini bisa jadi kasus besar dan pelik,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/8).
Menurutnya, dana APBD DKI Jakarta yang digunakan untuk penyelenggaraan Formula E, Rp 983,31 milyar akan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dampak paling buruk, kemungkinan berdampak hukum bagi Anies karena dianggap gagal menyelenggarakan Formula E.
“Seharusnya lomba mobil bertenaga listrik ini sudah digelar di Jakarta pada 6 Juni 2020. Namun, Anies menunda penyelenggaraannya karena terjadi pandemi Covid-19,” terangnya.
“Maka tak ada pilihan lain, Anies harus tetep menggelar Formula E,” tandasnya.
Pertanyaannya apakah Formula E aman digelar disaat situasi pandemi?
“Nah, ini sebenarnya yang membuat Anies bingung. Sebab belum ada yang bisa menjawab kapan pandemi berakhir,” jelasnya.
Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa penerapan PPKM akan terus dilakukan selama pandemi.
Dengan demikian sangat beresiko apabila Formula E, tetap dipaksakan ditengah kondisi masih pandemi.
“Disinilah maksud Formula E ibarat buah simalakama buat Anies, dimana Anies tetap harus menggelar Formula E, karena kalau tidak digelar bisa berdampak hukum. Disisi lain kapan waktu yang tepat bagi Anies menggelar Formula E ketika harus berhadapan dengan pandemi dan masa jabatan gubernur yang akan berakhir,” pungkasnya.
