MONITOR, Jakarta – Keberadaan rumah susun (rusun) Kampung Akuarium, Jakarta Utara, disoal kalangan DPRD DKI Jakarta. Padahal, keberadaan rusun tersebut baru saja rampung dibangun dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat bangsa ini merayakan HUT Kemerdekaan ke-76.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, ada aturan yang dilanggar ketika rusun Kampung Akuarium dipaksakan cepat untuk dibangun dan diresmikan.
Aturan yang dimaksud dijelaskan Gembong, yakni Peraturan Daerah (Perda) 1 tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi dimana status tanah dikawasan sana masuk zona merah.
“Kalau melihat Perda status tanah disana zona merah, artinya tanah negara dan masuk dalam cagar budaya,” ungkap Gembong, kepada MONITOR, Jumat, (20/8).
Menurut Ketua Fraksi PDIP ini, revisi Perda RDTR dan peraturan zonasi masih dibahas. Seharusnya, Pemprov DKI bersabar menunggu sampai revisi perda rampung, baru bisa didbangun dan menata kawasan Kampung Akurium.
“Jadi jangan mencari popularitas murahan lah, karena akhirnya pasti bermasalah,” tegas Gembong.
Ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi A, Inggard Joshua, mengamini apa yang diungkapkan Gembong. Menurut Inggard, Pemprov DKI seharusnya memang tidak perlu tergesa-gesa untuk membangun dan menata Kampung Akuarium selama alas hukumnya belum ada.
“Revisi Perda RDTR nya memang masih dibahas, harusnya bisa bersabar dong. Jangan membahagiakan konsituen dengan melanggar aturan,” tandasnya.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini pun, menyoroti soal pengelolaan rusun yang begitu saja diserahkan kepada warga, tanpa ada campur tangan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI.
“Kalau soal pengelolaan diserahkan begitu saja kepada warga, saya khawatir rusun itu tidak terawat dengan baik, unjung-ujungnya ambruk,” imbuhnya.
Oleh karenanya, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian betul Pemprov DKI.
 Kampung Akuarium, Jakarta Utara, disoal kalangan DPRD DKI Jakarta.){kind=link}