MONITOR – Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Rokhmin Dahuri mentakan bahwa Indonesia perlu menerapkan strategi baru mengembangkan perikanan yang tepat, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi agar dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional (prime mover).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah membuat target pembangunan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi (makmur) dengan GNI (Gross National Income) per kapita lebih besar dari US$ 12.800; dan PDB sekitar US$ 5 triliun (terbesar ketujuh di dunia).
“Selanjutnya pada tahun 2045 Indonesia diharapkan menjadi negara yang benar-benar maju, sejahtera, dan berdaulat dengan GNI per kapita US$ 23.000 dan PDB sekitar US$ 7 triliun (terbesar kelima di dunia) mengutip Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2019,” ujarnya saat menjadi narasumber webinar 8th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2021) pada Kamis (19/8/2021).
“Pada Juli 2019, GNI per kapita negara adalah US$ 4.050 (pendapatan menengah ke atas) dan PDB sekitar US$ 1,2 triliun (terbesar ke-16 di dunia). Sayangnya, akibat pandemi Covid-19, GNI per kapita Indonesia turun menjadi US$ 3.870 (negara berpenghasilan menengah ke bawah),” tambahnya.
Menurut Prof Rokhmin, untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat pada tahun 2045, ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih besar dari 7 persen per tahun (Mc Kinsey Global Institute, 2019) dengan: kualitas yang lebih tinggi (memberikan kesempatan kerja yang lebih besar), lebih inklusif (sewa ekonomi harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh tanah air secara adil), dan berkelanjutan.
“Tantangan pembangunan besar lainnya adalah ketergantungan ekonomi Indonesia yang besar pada ekspor komoditas (CPO, batubara, mineral, rumput laut, dan komoditas perikanan mentah), konsumsi, dan impor; tidak berbasis pada industri manufaktur (pengolahan) dan nilai tambah,” terangnya.
Untuk menjawab problematika diatas, lanjut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu berdasarkan potensinya yang besar dan peningkatan permintaan akan komoditas dan produk budidaya, sub sektor perikanan budidaya (akuakultur) baik konvensional dan non-konvensional sangat diyakini dapat menjadi penggerak utama (leading sector) untuk secara signifikan mengatasi semua masalah dan tantangan pembangunan tersebut.
“Sejak 2010, produksi perikanan budidaya telah melampaui produksi perikanan tangkap. Hingga tahun 2019, akuakultur menyumbang sekitar 68,4% dari total produksi perikanan Indonesia, dengan pertumbuhan rata-rata 16% per tahun selama 2000-2019,” ungkapnya.
Peran dan fungsi konvensional akuakultur sendiri terang Prof Rokhmin adalah menyediakan: (1) protein hewani termasuk ikan bersirip, krustasea, moluska, dan beberapa invertebrata; (2) rumput laut; (3) ikan hias dan biota air lainnya; dan (4) perhiasan tiram mutiara dan organisme air lainnya.
Sementara peran dan fungsi budidaya non-konvensional (masa depan): (1) pakan berbasis alga; (2) produk farmasi dan kosmetika dari senyawa bioaktif mikroalga, makroalga (rumput laut), dan organisme akuatik lainnya; (3) bahan baku yang berasal dari biota perairan untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan; (4) biofuel dari mikroalga, makroalga, dan biota perairan lainnya; (5) pariwisata berbasis akuakultur; dan (6) penyerap karbon yang mengurangi pemanasan global.
Selanjutnya, ketua dewan pakar perikanan nusantara itu memeberkan kondisi dan Isu Strategis Perikanan Budidaya di Indonesia yang harus menjadi acuan dalam merumuskan strategi baru untuk menjawab persoalan di berbagai sisi meliputi masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan.
“Umumnya skala usaha kecil dan tradisional. Porsi besar biaya pakan (50-60% dari biaya produksi) dan harga tinggi, Keterbatasan akses permodalan untuk pengembangan usaha perikanan budidaya. Sistem dan infrastruktur logistik yang tidak memadai,” ungkapnya membeberkan masalah sisi ekonomi.
Sementara masalah sosial-nya adalah Akses terbatas ke teknologi, Masalah jaminan kualitas dan keamanan produk budidaya, dan Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah Sektor Lingkungan meliputi Degradasi ekosistem, Penurunan kualitas air, Wabah penyakit ikan, dan Kelebihan daya dukung.
“Terkait kebijakan yakni kepastian tata ruang kawasan budidaya, Iklim bisnis yang tidak mendukung, dan Sistem pengumpulan data tidak dapat diandalkan,” tandanya.
