MONITOR, Jakarta – Wacana menggunakan hak interpelasi kini sedang gencar digalang dua fraksi di DPRD DKI yakni Fraksi PDIP dan PSI. Hak interpelasi digulirkan lantaran ke dua fraksi tersebut tak setuju perhelatan Formula E digelar tahun depan.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, dengan tegas mengatakan, hak interpelasi yang akan digulirkan para wakil rakyat Jakarta atas kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan patut didukung.
“Dengan menggunakan hak interpelasi ini, semua nantinya akan tahu apakah kebijakan yang dikeluarkan Anies benar atau salah,” ujar Sugiyanto, Rabu (18/8/2021).
Menurutnya, hak interpelasi adalah hak yang melekat pada semua anggota dewan. Dengan demikian semua anggota dewan bisa menggunakan hak interpelasi tersebut.
“Apabila hak interpelasi tidak jalan alias mandek, maka patut dicurigai atau diduga ada kepentingan pada APBD DKI,” tegasnya.
Terpisah, Fraksi PDIP mengklaim sudah ada 7 orang anggotanya yang membubuhkan tanda tangan yang menyatakan setuju untuk menggunakan hak interpelasi.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah membenarkan, sampai hari ini sudah ada tujuh orang dari Fraksi PDIP yang sudah menandatangani dukungan Hak Interpelasi Formula E.
Dikatakannya tak menuntut kemungkinan akan ada lagi dukungan dari fraksi lainnya.
“Kalau Fraksi PDIP pada prinsipnya ini masalah teknis aja. Tapi kita berusaha untuk fraksi-fraksi lain ikut serta,” ucapnya, Rabu (18/8/2021)
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini mengaku, kalau Fraksi PDIP sudah mengajak fraksi lain untuk bergabung menggunakan Hak Interpelasi tersebut.
“Saya sudah sampaikan ke Golkar, temen yang lain juga ada yang menyampaikan ke Gerindra, Demokrat dll. Kita saling berbagi tugas aja,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan, delapan anggota PSI telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi Formula E, menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDIP.
“Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya,” ujarnya.
Michael menegaskan, PSI bakal terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan.
MONITOR, Pemalang - Koordinator Nasional Pergerakan Jiwa Nusantara (KORNAS PJN) menggelar acara doa bersama dan…
MONITOR, Jakarta - Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) merespons soal isu pelarangan…
MONITOR, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (HAD) Tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum…
MONITOR, Jakarta - Stasiun Bakamla Sambas melalui unsurnya yakni Catamaran 505 bersama Satuan Kepolisian Air…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan Direktur Utama Pos Indonesia Faizal…