MEGAPOLITAN

Dua Fraksi DPRD DKI Galang Hak Interpelasi, Pengamat: Patut Didukung

MONITOR, Jakarta – Wacana menggunakan hak interpelasi kini sedang gencar digalang dua fraksi di DPRD DKI yakni Fraksi PDIP dan PSI. Hak interpelasi digulirkan lantaran ke dua fraksi tersebut tak setuju perhelatan Formula E digelar tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, dengan tegas mengatakan, hak interpelasi yang akan digulirkan para wakil rakyat Jakarta atas kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan patut didukung.

“Dengan menggunakan hak interpelasi ini, semua nantinya akan tahu apakah kebijakan yang dikeluarkan Anies benar atau salah,” ujar Sugiyanto, Rabu (18/8/2021).

Menurutnya, hak interpelasi adalah hak yang melekat pada semua anggota dewan. Dengan demikian semua anggota dewan bisa menggunakan hak interpelasi tersebut.

“Apabila hak interpelasi tidak jalan alias mandek, maka patut dicurigai atau diduga ada kepentingan pada APBD DKI,” tegasnya.

Terpisah, Fraksi PDIP mengklaim sudah ada 7 orang anggotanya yang membubuhkan tanda tangan yang menyatakan setuju untuk menggunakan hak interpelasi.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah membenarkan, sampai hari ini sudah ada tujuh orang dari Fraksi PDIP yang sudah menandatangani dukungan Hak Interpelasi Formula E.

Dikatakannya tak menuntut kemungkinan akan ada lagi dukungan dari fraksi lainnya.

“Kalau Fraksi PDIP pada prinsipnya ini masalah teknis aja. Tapi kita berusaha untuk fraksi-fraksi lain ikut serta,” ucapnya, Rabu (18/8/2021)

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini mengaku, kalau Fraksi PDIP sudah mengajak fraksi lain untuk bergabung menggunakan Hak Interpelasi tersebut.

“Saya sudah sampaikan ke Golkar, temen yang lain juga ada yang menyampaikan ke Gerindra, Demokrat dll. Kita saling berbagi tugas aja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan, delapan anggota PSI telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi Formula E, menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDIP.

“Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya,” ujarnya.

Michael menegaskan, PSI bakal terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan.

Recent Posts

Kemenhaj Gelar CAT PPIH 2027 Non Nakes Serentak, Gandeng BKN untuk Perkuat Transparansi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pelaksanaan Computer…

4 jam yang lalu

Rektor UID Buka PBAK 2026, Tekankan Adab, Prestasi, dan Kontribusi Mahasiswa

MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) resmi membuka rangkaian Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan…

20 jam yang lalu

Menaker: Kunci Wirausaha Bukan Sekadar Dapat Pelanggan, tapi Menjaga Hubungan

MONITOR, Bandung Barat – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan salah satu kunci keberhasilan dalam berwirausaha…

1 hari yang lalu

Kemenperin Sampaikan Duka Cita Mendalam Atas Insiden Kebakaran Pabrik di KEK Sei Mangkei

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah kebakaran yang…

1 hari yang lalu

Majelis ASTACITA Gelar ‘Maulid Nabi dan Dzikir Kemerdekaan’ di Karawang, Gaungkan Jaga Rawat Jabar

MONITOR, Karawang — Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus merawat semangat kemerdekaan…

1 hari yang lalu

Capai 75 Ribu Pendaftar PPIH 2027 Non Nakes, Kemenhaj Gelar CAT Dua Gelombang

MONITOR, Jakarta - Lebih dari 75 ribu orang mendaftar Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)…

2 hari yang lalu