MONITOR, Jakarta – Pemerintah dinilai abai dalam menyajikan data kasus kematian akibat Covid-19. Dimana, Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Koordinator PPKM darurat mengakui kesalahan ketika memasukkan data menimbulkan distorsi dalam penilaian.
Dalam evaluasi yang dilakukan pemerintah, akhirnya diputuskan untuk meniadakan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19. Sikap yang ditempuh pemerintah ini jelas berbahaya.
“Ini bahaya. Jika penanganan pandemi Covid-19 dilakukan tanpa panduan yang benar, pembuat kebijakan bisa buta terhadap situasi yang ada di lapangan,” kritik Politikus PKS Mardani Ali Sera, Rabu (11/8/2021).
Mardani menjelaskan indikator kematian merupakan indikator valid untuk melihat tingkat keparahan situasi wabah.
Ia pun menegaskan, pengendalian dan penanganan pandemi di negeri ini bisa kehilangan arah. Terlebih beberapa ahli juga sudah mengingatkan situasi kematian akibat Covid-19 diduga masih banyak yang tidak terlaporkan.
“Imbasnya, ketika menyusun strategi penanganan tidak ada data yang kuat. Kualitas penanganan pandemi pun juga turut dipertaruhkan,” jelas Ketua BKSAP DPR RI ini.
Menurutnya apabila ada masalah data, maka tidak bisa serta merta dijadikan alasan untuk menghapus indikator tersebut.
“Ada masalah diperbaiki, bukan dihindari. Jangan sampai timbul kesan pemerintah ingin mengeluarkan data yang kualitasnya tidak bagus dari indikator penilaian,” tukas Mardani.
