SULAWESI

Sektor Kemaritiman Semakin Strategis, Guru Besar IPB dorong Pendirian Universitas Maritim di Kawasan Timur Indonesia

MONITOR, Makassar – Guru Besar IPB, Prof. Dr Ir  Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa di masa depan peran dan kontribusi kemaritiman bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa Indonesia akan semakin sentral dan strategis dimana kebutuhan (demand) terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan dari wilayah pesisir dan lautan (kemaritiman) akan semakin meningkat  Seiring dengan jumlah penduduk dunia yang terus bertambah, dan Sumber Daya Alam serta jasa-jasa lingkungan di wilayah darat yang semakin menipis.

Hal tersebut disampaikan Prof Rokhmin Dahuri saat menyampaikan Pidato Kunci “Prospek, Tantangan & Strategi Pemanfaasan Sumberdaya Kemaritiman Menuju Indonesia Emas 2045” pada acara Webinar Dies Natalis ke 61 Teknik Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Rabu (4/8/2021).

“Sekitar US$ 1,4 trilyun/tahun (1,4 PDB – RI tahun 2020) dan lapangan kerja sekitar 45 juta orang (1/3 angkatan kerja-RI).  Hingga 2020 baru dimanfaatkan sekitar 15% total pontesinya, maka peluang pengembangan (room for expansion) ekonomi maritim untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan rakyat masih sangat besar,” ujarnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menerangkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun oleh 17.504 pulau, dirangkai oleh sekitar 104.000 km garis pantai (terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada), dan 75% wilayahnya berupa laut, Indonesia memiliki potensi pembangunan (ekonomi) Kemaritiman yang sangat besar.

“Sekarang yang terpenting adalah bagaimana mengatur pertumbuhan ekonomi sejalan dengan konservasi lingkungan itulah pentingnya kuliah, pentingnya ilmu. Pembangunan sektor kemaritiman juga dapat menjadi pendorong pemerataan pembangunan antara jawa dan luar jawa dimana Kawasan Timur Indonesia (KTI) jadi magnet pembangunan,” terangnya.  

Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut memaparkan pada umumnya, aktivitas pembangunan, investasi dan bisnis di sektor-sektor ekonomi maritim adalah: (1) menguntungkan (profitable); (2) menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan (sustainable); (3) menghasilkan multiplier effects yang luas; dan (4) berlangsung di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, lautan, perdesaan, dan di luar Jawa.

“Dengan kriteria tersebut pembangunan kemaritiman dapat mengatasi permasalahan utama bangsa, khususnya pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan disparitas pembangunan antar wilayah,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin yang juga merupakan Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu mengajak civitas akademika Unhas khususnya Fakultas Teknik untuk menciptakan dan mendorong penggunaan teknologi canggih dan kekinian dalam pembangunan kemaritiman.

“Dengan  menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mutakhir di era Industry 4.0 (seperti IoT, AI, Robotics, Blockchain, Cloud Computing, Human-Machine Interface, Big Data, Bioteknologi, dan Nanoteknologi) wilayah lautan akan dapat dijadikan sebagai ruang pembangunan (development space) yang lebih luas, dan menghasilkan komoditas, produk, dan jasa kelautan baru (emerging) seperti farmasi, energi, mineral, dan tanaman pangan,” tegasnya.

Sementara dari sektor transportasi laut, Prof Rokhmin mengungkapkan fakta bahwa sejak Revolusi Industri Pertama (1753) sampai sekarang; 85% transportasi komoditas dan produk dunia itu melalui laut dimana sekitar 45% total barang (komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia diangkut oleh ribuan kapal melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), sekitar 60% penduduk dunia dan Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan pergeseran mesin ekonomi dunia (the power house of the world economy) dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik.

Prof Rokhmin mengatakan potensi pembangunan (ekonomi) maritim Indonesia yang luar biasa besar (the slipping economy giant) tersebut hanya bisa ditransformasi menjadi realitas kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa dengan menggunakan IPTEK dan SDM (human capital) yang berkualitas tinggi.

Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan itupun mengusulkan gagasan penguatan Pendidikan tinggi khusus bidang kemaritiman baik seperti universitas Sains dan Teknologi Maritim Indonesia di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sehingga mampu jadi lokomotif pembangunan berbasis maritim menuju Indonesia Emas 2045.

“Sebagian besar potensi pembangunan maritim Indonesia terdapat di KTI (Bali – Nusatenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Sementara, infrastruktur pembangunan, kegiatan ekonomi, dan SDM sekitar 82% terdapat di Pulau Jawa (5,5% wilayah NKRI) dan Pulau Sumatera (10% wilayah NKRI),” tandasnya.

“Pendirian Universitas Sains dan Teknologi Maritim Indonesia di KTI akan menjadi spearhead dan lokomotif pembangunan berbasis maritim menuju Indonesia Emas 2045,” harapnya.

Recent Posts

Timnas Futsal Putri Raih Posisi Ketiga di Ajang Bergengsi Kawasan Asia Tenggara

MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…

6 menit yang lalu

Kemendes Pastikan Info Rekrutmen PLD 2024-2025 di Medsos Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…

35 menit yang lalu

Adies Kadir Sebut Pimpinan KPK Terpilih Berdasarkan Pengalaman Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…

59 menit yang lalu

Kesamaan Pesan Puan dan Prabowo di Forum G20 Jadi Orkestrasi Komitmen RI Perangi Kelaparan

MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…

1 jam yang lalu

Komisi VII DPR Soroti Digitalisasi Hingga Harga Transportasi ke Tempat Wisata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…

2 jam yang lalu

Keterbukaan Informasi Publik Elemen Penting dalam Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Keterbukaan informasi…

3 jam yang lalu