Categories: PEMERINTAHAN

Mendagri Bahas Percepatan Penanganan Covid-19 di Depok

MONITOR, Depok – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait percepatan penanganan Covid-19.

Pada rakor tersebut terdapat sejumlah pembahasan, antara lain tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), keterisian tempat tidur, vaksinasi hingga bantuan sosial (bansos) di Kota Depok.

Menurut Tito, wilayah Bekasi Raya, Kota Depok dan Tangerang Raya menjadi perhatian Pemerintah Pusat, karena ketiganya masuk ke dalam aglomerasi atau daerah penyangga ibu kota (DKI Jakarta). Sebab, angka penularan di ibu kota berkaitan erat dengan ketiga wilayah tersebut.

“Penanganan Covid-19 yang baik di Bekasi, Depok dan Tangerang akan menunjang pengendalian pendemi di ibu kota, begitu juga sebaliknya,” katanya kepada wartawan, usai rakor di Balai Kota Depok, Jumat (23/07).

Ia menjelaskan, perlu ada upaya guna memperkuat fasilitas kesehatan terutama treatment. Dalam hal ini, termasuk keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (bor), vaksinasi dan inovasi penyuntikan berbasis kampung atau RW bekerjasama dengan TNI-POLRI, selain pusat-pusat vaksinasi massal.

“Mengenai bansos, walaupun ada yang dari pemerintah pusat, saya memohon kepada teman-teman kepala daerah untuk membagi beban dengan menggunakan anggaran yang ada di daerah, segera belanjakan dan berikan kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Depok, Mohammad Idris menambahkan, pihaknya dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok akan membuat kesepakatan bersama dan pendampingan dalam realisasi bansos.

Selain itu, Pemkot akan segera melakukan komunikasi kepada perusahaan yang ada di Depok agar menganggarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penyediaan bansos.

“Nanti akan ada pendataan ulang untuk masyarakat terdampak Covid-19. Semoga perusahaan merespons baik rencana ini,” pungkasnya.

Recent Posts

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

10 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

10 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

21 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

21 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

21 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

1 hari yang lalu