MONITOR, Jakarta – Keputusan pemerintah membatalkan rencana vaksin individu berbayar mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI, Guspardi Gaus. Legislator dari Fraksi PAN ini menyebut skema vaksin berbayar merupakan bentuk komersialisasi vaksin atau kepentingan bisnis berkedok mempercepat vaksinasi nasional.
“Saat diumumkan rencana vaksin berbayar ini, langsung mendapatkan kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan termasuk dari DPR. Alasan pemerintah membuka ruang vaksinasi berbayar demi mengejar target mempercepat sehingga mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, tidak masuk akal,” ujar Guspardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/7/2021).
Menurutnya, pemerintah justru harus menyediakan dan memperbanyak gerai-gerai vaksinasi Covid-19. Selain itu, pendistribusian vaksin sampai ke daerah harus di percepat karena dilaporkan masih banyak daerah di Indonesia stok vaksinnya tidak memadai.
“Diantara daerah itu adalah NTT, Lampung, Sumatera Barat, Palangkaraya Kaltim. Padahal program vaksin ini bertujuan guna menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity masyarakat,” terangnya.
Legislator asal Sumatera Barat itupun mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang akan diambil terlebih dahulu dikaji dengan matang dan seksama.
“Jangan membuat rakyat jadi bingung dengan kebijakan yang dapat memicu polemik dan bikin gaduh seperti vaksin berbayar. Ini kan menunjukkan pemerintah tidak pro rakyat. Setelah adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat baru pemerintah merevisi kebijakannya,” pungkasnya.
