MONITOR, Jakarta – Di tengah kenaikan kasus Covid-19 yang meningkat signifikan, Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin menahan dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, APBN pun difokuskan pada penanganan kesehatan agar angka Covid-19 lebih terkendali dan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta bagi pekerja terdampak.
“Sebagai hasil evaluasi PPKM Darurat, dukungan APBN untuk Perlindungan Sosial meningkat dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun,” kata Sri Mulyani, belum lama ini.
Adapun tambahan tersebut meliputi tambahan anggaran untuk PKH, Bansos Tunai, Penyaluran Kartu Sembako, Bantuan Beras, Perpanjangan Diskon Listrik, BLT Desa, Program Prakerja, bantuan rekening minimum beban/abonemen, serta subsidi kuota Internet.
“Alokasi anggaran Penanganan Kesehatan yang sebelumnya sudah naik dari Rp172 triliun menjadi Rp193,93 triliun, saat ini naik kembali menjadi Rp214,95 triliun,” terangnya.
Ia menjelaskan kenaikan tersebut sudah termasuk tambahan untuk perkiraan kenaikan klaim pasien, pembangunan RS darurat, penyediaan obat Covid-19, tambahan insentif tenaga kesahatan, penambahan oksigen darurat, serta percepatan vaksinator dan penebalan PPKM di daerah.
