MONITOR, Jakarta – Wacana kebijakan vaksin gotong royong individual berbayar yang sempat dikeluarkan Kementerian Kesehatan menuai kontroversi. Meskipun saat ini, pemerintah menyatakan untuk menunda pelaksanaan vaksin berbayar itu.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mengapresiasi langkah pemerintah yang menunda rencana tersebut. Artinya, kata Saleh, pemerintah masih mau mendengar aspirasi dari masyarakat luas.
“Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik. Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini,” kata Saleh Daulay dalam siaran persnya, Senin (12/7/2021).
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini lantas mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini. Menurutnya, tidak ada salahnya jika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, yaitu gratis.
Dengan begitu, dikatakan Saleh, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi. Masyarakat tentu akan mendukung kebijakan itu.
“Tetapi, saya tetap menyetujui vaksin gotong royong untuk para pekerja. Vaksin gotong royong ini biayanya tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha. Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional,” pungkas Wakil Ketua MKD DPR RI ini.
