MONITOR, Jakarta – Fenomena penerapan PPKM Darurat di lapangan yang terkesan arogan menuai perhatian dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia meminta pemerintah beserta aparat lebih mengedepankan empati.
Puan menyatakan, dalam menegakan aturan PPKM Darurat ini, dibutuhkan pendekatan persuasif dan humanis agar masyarakat luas memahami dan sadar untuk menaati aturan kebijakan ini.
“Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot,” ujar Puan Maharani dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).
Kendati demikian, Puan mengakui tidak semua aparat berlaku kasar terhadap masyarakat. Masih banyak aparat penegak lainnya yang melakukan tindakan humanis bahkan membantu masyarakat.
“Ada juga yang sangat persuasif. Bahkan sampai memberi ganti rugi para pedagang. Tapi tolong sebisanya hindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan,” terang Legislator dari Fraksi PDIP ini.
Dengan demikian, ia meyakini masyarakat akan sadar dan mau menaati aturan PPKM Darurat dengan kerelaan. Sebagaimana diketahui, PPKM darurat diterapkan pemerintah di wilayah Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
Selama PPKM Darurat, sejumlah sektor mulai dari pendidikan, usaha, transportasi, seni budaya, pariwisata, kuliner, hingga sosial kemasyarakatan dibatasi aktivitasnya. Dengan pemberlakuan PPKM darurat ini, Puan mendorong pemerintah untuk segera mempercepat terealisasinya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM darurat.
