MONITOR, Jakarta – Pencapaian maksimal terus diraih oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dimana, pada Rabu, 7 Juli 2021 kemarin, Kemenkeu menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan (BA 015) dan LK Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Predikat WTP atas LK Kementerian Keuangan tahun 2020 menjadi yang ke-10 secara berturut-turut sejak 2011. Sedangkan predikat WTP untuk LK BUN merupakan yang ke-5 secara berturut-turut sejak 2016.
Menurutnya, pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi Kemenkeu dimana LK tahun 2020 disusun dalam kondisi tantangan pandemi yang luar biasa.
“Predikat WTP ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen terus untuk menjaga profesionalisme, akuntabilitas, integritas, dan tata kelola keuangan negara yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya pagi ini, Kamis (8/7/2021).
Ia menjelaskan Opini WTP menggambarkan pengakuan atas kepatuhan pengelola keuangan negara terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan memadainya sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan serta kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Namun Predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Pemerintah akan terus berupaya menjaga, dan bahkan menyempurnakan kualitas pelaporan keuangan dengan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK,” tegasnya.
Lebih jauh, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengapresiasi BPK yang meski dalam situasi sangat menantang karena pandemi, namun pemeriksaan dilakukan dengan diskusi serta komunikasi yang konstruktif serta sikap profesional antara Pemerintah dan BPK sehingga menghasilkan temuan dan rekomendasi yang baik.
“Pemerintah pun akan sangat serius melaksanakan rekomendasi tersebut,” tuturnya.
