MONITOR, Jakarta – Usulan Presiden Joko Widodo memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai bulan Juli 2021 nanti, mendulang dukungan dari Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Huda menyatakan Komisi X DPR akan mendukung keputusan Kemendikbudristek dalam menggelar PTM di bulan Juli.
“Opsi ini sebagaimana Mas Nadiem, saya mendukung. Komisi X mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan, itu yang pertama,” ujar Huda dalam diskusi belum lama ini di kompleks Senayan.
Kendati demikian, ia sepakat dengan keterangan Nadiem bahwa PTM tetap tidak akan dilakukan serentak di semua wilayah Indonesia. Apalagi, Indonesia saat ini masih dilanda pandemi Covid-19.
“Apakah opsi yang ditawarkan Pak Jokowi harus terlaksana ke seluruh sekolah, jawabannya tidak. Karena PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional, karena dalam SKB 4 menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak, bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah kabupaten kota,” paparnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan, di dalam SKB juga menyebutkan bahwa orang tua masih punya hak otoritatif, dalam hal ini menentukan apakah anak-anak mereka tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau mengikuti aturan PTM.
“Jadi perdebatan publik itu sebenarnya bisa dituntaskan ketika merujuk pada SKB 4 menteri. Bahwa ketika ada orang tua protes, nggak usah protes, karena orang tua ada opsi untuk tetap menolak, dengan cara tetap melaksanakan PJJ,” pungkasnya.
 mulai bulan Juli 2021 nanti, mendulang dukungan dari Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.){kind=link}