POLITIK

Politikus PAN Eko Patrio Tolak Sembako Dikenai Pajak

MONITOR, Jakarta – Pemerintah berencana memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan makanan pokok, atau sembako. Politikus PAN Eko Patrio mengingatkan kondisi masyarakat saat ini masih belum stabil karena dampak pandemi.

Eko, yang juga Ketua DPD PAN DKI Jakarta ini, mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi rakyat kelas menengah kebawah jika dibebankan pajak sembako.

“Bayangkan, di saat kondisi susah seperti saat ini karena dampak pandemi, pemerintah memberikan beban tambahan pajak sembako kepada masyarakat menengah ke bawah,” kata Eko Patrio, dalam keterangannya.

Lebih jauh ia menyoroti angka kemiskinan yang masih tinggi. Eko menegaskan dirinya menolak wacana pemberian pajak bagi kebutuhan sembako, karena akan membebani rakyat.

“Bagaimana mau menurunkan tingkat kemiskinan jika barang-barang kebutuhan pokok tersebut dikenai pajak?” tandasnya.

Recent Posts

Kemenpora Mendukung Upaya Redesain Website DPR RI

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan dukungan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR…

49 menit yang lalu

Mendag Zulhas Ajak Pelaku Usaha Penuhi Standar Potong Hewan Unggas

MONITOR, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak para pelaku usaha rumah potong hewan (RPH)…

8 jam yang lalu

Babinsa Kuala Kencana Beri Motivasi Kepada Petani Nanas

MONITOR, Jakarta - Babinsa Koramil 1710-03/Kuala Kencana, Kodim 1710/Mimika Serka Juventino melaksanakan kegiatan Komsos dan…

9 jam yang lalu

Menag: Rekomendasi BPK Menjadi Baseline Tindaklanjut

MONITOR, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) program dan…

13 jam yang lalu

Telkom Dukung Pemerintah Pulihkan Lahan Kritis dan Pembangunan Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta - Data Kementerian Kemaritiman & Investasi tahun 2022 menyebut luas lahan kritis nasional…

15 jam yang lalu

PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol…

16 jam yang lalu