PEMERINTAHAN

Kementan Jajaki Kerjasama Pengembangan Porang Sampai Ke Hilir

MONITOR, Jakarta – Porang menjadi perhatian banyak pihak karena potensinya luar biasa. Madiun, adalah wilayah cikal bakal pengembangan porang. Bahkan secara khusus Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) memberi perhatian khusus pada komoditas ini. Bertekad membangun industri porang dalam negeri, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyebutkan membangun porang tidak bisa sendiri-sendiri, harus diperhatikan aspek hilir dan pasarnya. “Pasar paling banyak ke China namun saat ini sedang sedikit terganggu terkait persyaratan, kita coba benahi. Karena baru 10 persen barang kita masuk kesana, maka mari kita intens perkenalkan produk dengan manfaat kandungan glukomanan ini,” sebutnya saat acara webinar rencana Kerjasama porang hari Kamis (4/6).

Suwandi menawarkan perlu adanya perjanjian Kerjasama anatara Kementan, Bupati Madiun didukung hilirnya dari Asia Prima Konjac dan didukung juga permodalan dari Himbara supaya petani dapat terbantu aspek budidaya melalui KUR dan dapat terbantu aspek hilir dengan kerjasama perusahaan.

“Kami akan selalu support, apabila dilaksanakan kita secara sinergi kembangkan porang di Madiun maka akan jadi sentra kawasan besar Madiun untuk porang,” imbuh Suwandi. Tahun 2019 Kementan telah menyalurkan saprodi pupuk dan pestisida untuk sekitar 3000an hektar petani porang Madiun. Kemudian untuk ketersediaan benih juga telah dilepas varietas porang Madiun-1. Untuk tahun ini perkiraan sekitar hampir 50 ribu hektar lahan yang akan ditanami porang untuk pengembangan komoditas. Dari luas lahan yang akan ditanami porang tersebut, tersebar di 15 provinsi baik di Jawa dan luar Jawa. Pengembangan komoditas porang ini untuk mencukupi kebutuhan porang yang masih kurang.

Pada kesempatan itu Bupati Madiun Ahmad Damawi menegaskan terkait porang maka harus pro petani. “Terkait investasi, jangan ke ranah tanamnya, saya nggak mau petani jadi penonton saja. Investor nanti bagiannya di pascapanennya saja,”sebutnya.

Lahan porang di Madiun berada di lahan hutan yang dikelola Perhutani. Saat ini terdapat 82 LMDH yang masing-masing ada sekitar 800 sampai 1.200 anggota. Bupati menyebuit pada tahun 2019 ia meminta LMDH di SK kan Bupati sehingga saat ini punya hak dimasukkan RDKK untuk pupuk . “Dan hari ini seluruh LMDH sudah menerima pupuk subsidi dari pemerintah,” ucapnya

Bupati yang akrab dipanggil Kaji Mbing ini ingin ke depannya hilirisasi berakhir disini. “Kami butuh Kementan atau LIPI ada penelitian yang resmi bagaimana hilirisasi pengolahan porang jadi tepung atau bahan lain seperti shirataki dan lainnya sehingga kami bisa belajar kerjakan di Madiun ini,” tandasnya.

Sementara itu, Antok petani porang yang tergabung di asosiasi Peporindo menyampaikan kebutuhan akan oven. Ia berharap supaya bisa ada oven minimal satu tiap desa. “Sekarang kami sedang coba membuat oven sendiri dengan biaya yang lebih murah untuk pengolahan porang. Produk hulu sudah ada, hilirnya kita coba buat. Produk hulu hilir harus kita antisipasi mengusahakan sendiri,” yakin Antok.

Melihat permintaan porang dari luar negeri yang terus meningkat, Kenneth dari Asia Prima Konjac membeberkan bahwa sampai dengan hari ini perusahaannya masih kekurangan barang. Ia berencana tahun 2021 ekspansi besar-besaranan sehingga kapasitas butuh 130 ton porang per hari. “Tentunya kami butuh support pemerintah dari hulunya. Apapun keputusan pemerintah kami siap ikut di kerjasamanya,” tuturnya. Untuk menerima porang ini perlu support penuh dari petani dan pemerintah, dan saat ini perusahaannya sedang tahap pengembangan untuk penepungan porang.

Recent Posts

Kunjungi Smart Vertical Farming Beijing, Komisi IV DPR Pelajari Teknologi Pertanian Vertikal

MONITOR - Prof. Rokhmin Dahuri bersama 15 anggota Komisi IV DPR RI yang di pimpin…

21 menit yang lalu

Soroti Kasus Pemerasan Oknum Kadin, DPR: Industri Rakyat Juga Sering Kena Palak Jatah Preman!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo meyoroti kasus dugaan pemaksaan…

1 jam yang lalu

Status Kaldera Toba Terancam Dicabut, Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Kartu Kuning UNESCO

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons kabar terkait keanggotaan Geopark Kaldera Toba…

1 jam yang lalu

Satgas TMMD Gelar Penyuluhan Hukum, Bahas KDRT dan Peranan Hukum di Masyarakat

MONITOR, Timika - Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (Satgas TMMD) Ke-124 Kodim 1710/Mimika menggelar…

2 jam yang lalu

Wamen UMKM Dorong Entrepreneur Hub Finance Jadi Ekosistem Pembiayaan Kolaboratif

MONITOR, Banten - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong pengusaha…

4 jam yang lalu

Perempuan Bajo Bangkit Lewat Legalitas Usaha dan Pertanian Keluarga

MONITOR, Makassar - Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas ekonomi keluarga dan mendorong kemandirian perempuan, Rumah…

4 jam yang lalu