Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra/ dok: net
MONITOR, Jakarta – Kejanggalan materi soal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK disorot Perwakilan Guru Besar Antikorupsi, Azyumardi Azra. Ia menyatakan sejak pertama kali mengamati sejumlah butir soal, justru ia merasa materi TWK jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
“Sejak dari pertama kali saya kira sama sekali jauh dari nilai-nilai pancasila. TWK secara substantif juga menyimpang dari nilai pancasila,” ujar Azyumardi Azra, dalam tayangan Mata Najwa belum lama ini.
Guru Besar UIN Jakarta ini menyatakan publik tidak dapat dibohongi dengan kejanggalan tes TWK. Bahkan ia menduga tes tersebut sengaja dibuat untuk menyingkirkan kalangan tertentu dari lembaga anti rasuah tersebut.
“Saya bilang ke BKN, soal yang diajukan TWK KPK dengan TWK CPNS itu beda, karena orang bisa melihat TWK di KPK itu maksudnya untuk menyingkirkan orang-orang tertentu,” kata Azyumardi Azra.
“Publik tidak bisa dikibulin dan tidak bisa dibohongi,” tambahnya lagi.
Lebih jauh, Azyumardi menegaskan tindakan pimpinan KPK sejauh ini sudah mengingkari instruksi presiden Joko Widodo selaku kepala negara. Dimana, sebelumnya Jokowi menginstruksikan agar pimpinan mengkaji kembali hasil seleksi tes TWK dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak lolos tes.
“Apa yang dilakukan oleh KPK, Kemenpan RB, BKN, dan ketiganya itu anak buah Jokowi. Pembangkangan seperti ini tidak baik buat ketatanegaraan,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…
MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti kebijakan AS terkait…