MONITOR, Jakarta – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI disorot. Pasalnya, perusahaan plat merah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut banyak yang menunjukan kinerja buruk, diantaranya tak pernah melakukan laporan keuangan secara terbuka ke publik.
Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan hampir semua laporan keuangan BUMD DKI tak bisa diakses.
“Cipinang, Pasar Jaya, Darma Jaya, Jaktour, Jiexpo gak ada laporan keuangan yang bisa diakses. Harusnya publik bisa akses, kenapa web hanya isinya acara-acara doang,” ujarnya dalam acara Kongkow Anak Jakarta dalam Membedah Borok BUMD, di Posko Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ), Jalan Kramat Baru Raya 5, No 15, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (2/6).
Menurutnya, saat ini para BUMD tersebut hanya berharap pada anggaran penyertaan modal daerah (PMD) yang hampir setiap tahun digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Ketika mereka menggunakan anggaran dari PMD, seharusnya ada keterbukaan informasi dalam penggunaan anggaran. Karena duit yang mereka pakai adalah duit rakyat,” tegasnya.
Senada dengan Uchok, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengatakan, banyak BUMD kinerjanya tidak jelas. Ia pun berharap direksi dan komisaris di BUMD, bisa berinovasi dan bukan memakai lebel LSM, lalu membela gubernur.
“Inikan bahaya bisa jadi beban. Budaya ini sangat buruk, yang diwaspadai adalah orang yang suka klaim,” jelasnya.
Amir pun mencontohkan PT Jakpro dan Perumda Sarana Jaya, yang kinerjanya tidak jelas karena mapping bisnisnya kurang perhitungan.
“Kalau BUMD selalu rugi buat apa dipertahankan. DPRD juga aneh kenapa diam terus,” tanyanya.
Sementara itu, Koordinator Program Kongkow Anak Jakarta, Agung Nugroho mengatakan, program kongkow ini untuk membuka ruang diskusi para aktivis. “Peserta kita batasi karena terkait prokes,” ungkapnya
Kongkow Anak Jakarta kata Agung, dihadiri oleh berbagai kalangan dari aktivis 98, LSM, ormas hingga mahasiswa. “Ini adalah bagian dari kepedulian aktivis untuk perkembangan ibukota ke depan. Ruang diskusi ini untuk membuka pikiran kita melihat titik masalah demi kepentingan rakyat Jakarta,” imbuhnya.
Menurutnya, di saat pandemi seperti ini, BUMD harus mampu berkarya, inovatif dan kreatif dalam menopang perekonomian warga.
“Komisaris dan direksi BUMD wajib melakukan gebrakan untuk perekonomian rakyat. Jangan lagi ada BUMD yang menjadi beban gubernur,” terangnya.
Saat ini kata Agung, banyak asumsi dan fitnah kalau BUMD DKI digunakan untuk kepentingan Anies maju Pilpres 2024. “2024 masih jauh, tapi fitnah sudah berserakan,” ungkapnya.
Agung melanjutkan, jangan sampai BUMD yang menjadi aset Pemprov DKI Jakarta terseret arus politik liar oknum yang memanfaatkan jabatannya.
“Siapapun gubernur-nya, BUMD itu harus jalan dan menjadi pendobrak perubahan ekonomi rakyat Jakarta,” ungkapnya.
Menyinggung dugaan korupsi yang melilit Perumda Sarana Jaya dan sedang ditangani KPK, menurutnya, itu adalah persoalan hukum yang menjadi tanggung jawab pribadi.
“Biarkan KPK bekerja, KPK itu bergerak berdasarkan alat bukti. Kami menduga ada agenda setting untuk menjatuhkan Anies dengan memainkan opini hoax,” pungkasnya.
 DKI disorot. Pasalnya, perusahaan plat merah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut banyak yang menunjukan kinerja buruk, diantaranya tak pernah melakukan laporan keuangan secara terbuka ke publik.){kind=link}