Pertamina Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pesantren

MONITOR, Jakarta – PT Pertamina (Persero) semakin menguatkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pesantren melalui kerjasama dengan Koperasi Pondok Pesantren Umat Rejaning Karyo (Ureka).

Peluang kerjasama tersebut terungkap secara simbolis di sela-sela pelaksanaan Seminar Nasional Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Bagi Pesantren yang diselenggarakan di Pekalongan pada Kamis (27/5). Koperasi Pondok Pesantren Ureka merupakan jaringan Jamiyyah Ahlith Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdli (Jatman) yang memiliki sekitar 40 juta anggota tersebar di seluruh Indonesia.

Seminar Nasional dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya Habib Muhammad Luthfi selaku Pembina Ureka Mart, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Walikota Pekalongan Afzan Arslan, Asisten Deputi (Asdep) Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, Arya Dwi Paramita selaku Vice President CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero), perwakilan dari berbagai lembaga pemerintahan, serta perwakilan dari berbagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Turut hadir secara daring Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Iskandar Simorangkir selaku Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), dan Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga Arya Suprihadi.

Bentuk potensi kerjasama yang dapat dilaksanakan adalah edukasi dan potensi penyaluran Program Pendanaan UMK untuk Ureka Mart, yang merupakan unit usaha Toko Ritel dari Kopontren Ureka. Pertamina dan Ureka membuka peluang untuk pemasaran produk Bright Gas dan Lubricants di seluruh kanal distribusi Ureka Mart. Koperasi Ureka Mart merupakan bagian dari jaringan Koperasi Jatman (Jamiyyah Ahlith Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdli) yang memiliki sekitar 40 juta anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4% pada 2020, lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.

“Koordinasi dan sinergi harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi pesantren,” tutur Airlangga Hartanto.

Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam sambutannya menuturkan bahwa BUMN berkomitmen untuk bahu-membahu menjadi energi yang menggerakkan literasi dan inklusi keuangan dan digital khususnya di lingkungan pesantren.

Sementara Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, juga menyampaikan bahwa Kemenkop UKM mendukung inklusi keuangan dengan program BPUM. Sebanyak 9,8 juta usaha mikro sukses terfasilitasi dan masuk dalam pembiayaan formal pada 2020, dan tahun ini ditargetkan 12,8 juta pelaku usaha mikro.

Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir menambahkan bahwa edukasi keuangan inklusif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai daerah.

“Edukasi Keuangan Inklusif diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi,” terang Iskandar Simorangkir.

Sebagai BUMN Energi Nasional, Pertamina tidak hanya berperan dalam menjalankan bisnis utamanya dalam menyalurkan energi kepada masyarakat, namun turut berkontribusi pada public service dan sustainability serta mendukung Pemerintah didalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian.  

Arya Dwi Paramita mengungkapkan bahwa berbagai kerjasama yang dapat terjalin antara Pertamina bersama koperasi-koperasi pesantren diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertamina berkomitmen mewujudkan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai bagian strategis Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. 

“Bentuk potensi kerjasama yang terjalin antara Pertamina bersama jaringan koperasi pondok pesantren dapat memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Hal tersebut selaras dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDG)  No. 8 yakni menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi tersebut juga mendukung terwujudnya SDG No. 7 kemudahan  akses masyarakat untuk memperoleh produk energi bersih BrightGas dan produk unggulan lainnya seperti Pelumas Pertamina di koperasi-koperasi pondok pesantren,” terang Arya Dwi Paramita.

Sebelumnya pada Minggu (11/4), Menteri BUMN, Erick Thohir, didampingi Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, meresmikan Pertashop di Pondok Pesantren Nurul Quran, Karang Pucung, Kabupaten Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dan menyaksikan Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya.

Selain itu, Pertamina telah melakukan pula sinergi dengan Pondok Pesantren Al Ittifaq di Jawa Barat dengan program pembiayaan/pendanaan usaha petani binaannya. Penyaluran program pembiayaan diberikan kepada 37 petani binaan Pesantren Agribisnis Al Ittifaq dalam bentuk pinjaman modal usaha murah. Tidak hanya sekadar menyalurkan modal usaha, Pertamina juga memberikan fasilitas lebih pada para petani binaan. Yakni berupa pelatihan yang difokuskan kepada upaya untuk peningkatan kualitas hasil tani. Mulai dari proses tanam, pemeliharaan, tebang muat angkut hingga proses giling. 

Pertamina senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari TJSL Perusahaan dan demi mewujudkan manfaat yang lebih luas khususnya pemberdayaan ekonomi di masyarakat.