Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA
Momentum hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap 20 Mei yang baru saja kita lewati dapat kita refleksikan kembali sebagai kekuatan yang mengikat semangat persatuan dan nasionalisme guna mengawal nilai-nilai kemerdekaan.
Perayaan hari kebangkitan nasional ditengah situasi pandemi Covid-19 menjadi acuan semangat bagi seluruh masyarakat untuk tetap semangat berjuang dalam himpitan pandemi covid-19.
Dampak covid-19 tidak hanya merenggut puluhan ribu nyawa anak bangsa, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hidup generasi sekarang dan yang akan datang.
Pandemi covid-19 faktanya telah menyengsarakan semua lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya, bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.
Perkembangan pandemi Covid-19 pasca periode libur Idul Fitri 2021 jelas bukan hal yang sepele dan perlu terus diwaspadai. Indikatornya terlihat dari beberapa temuan.
Tingkat kepatuhan orang dalam memakai masker 61%-75% terdapat 58 daerah atau 16,16% dari total Kabupaten/Kota.
Sedangkan 125 daerah lainnya memiliki kepatuhan memakai masker 76%-90%. Tingkat kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan juga rendah karena berada dalam kisaran 60%.
Hal ini jelas merupakan ironi bagi sebuah skematis besar penyelesaian wabah pandemi Covid-19.
Ketidakpatuhan publik terhadap prokes menjadi faktor yang dikhawatirkan menjadi pemicu lahirnya gelombang kedua Covid-19.
Beberapa faktor seperti tingkat vaksinasi yang rendah akan menjadi pendorong tidak efektifnya pengendalian Covid-19 terhadap upaya sistematis untuk dapat memulihkan ekonomi secepatnya.
Secara regulatif, pemerintah telah melakukan langkah antisipatif. Diterbitkan dan diberlakukannya sejumlah kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19 dalam negeri. Seperti Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tapi faktanya cara tersebut tak terlalu berdampak positif bagi peningkatan kepatuhan terhadap prokes Covid-19.
Disinilah, kita sebagai masyarakat perlu secara serius untuk dapat membangun kesadaran kolektif.
Kesadaran Kolektif
Kehadiran wabah Covid-19 jelas merupakan ancaman nyata terhadap kita. Dalam situasional ini, pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk bertahan kala wabah.
Pemerintah juga dituntut membangun infrastruktur kesehatan masyarakat yang layak dan berkualitas.
Secara lebih khusus, pemerintah harus mempertahankan kelangsungan hidup yang luas untuk menghadapi semua kemungkinan risiko wabah atau kebencanaan lainnya.
Meninjau masifnya Covid-19 selama ini maka dapat kita simpulkan bahwa persebaran penularan virus Covid-19 terjadi bersamaan dengan mobilitas manusia. Konsekuensi itu pun memunculkan kebijaksanaan untuk mengubah sebagian besar ruang publik dimana manusia harus saling berjarak supaya penularan virus dapat dikendalikan.
Jika kita membaca sejarah wabah masa lalu, Batavia sebagai ibukota Hindia Belanda pernah punya masalah kesehatan dan lingkungan yang parah pada abad ke-18.
Sanitasi dan sistem drainasenya buruk menyebabkan masifnya persebaran penyakit mematikan seperti penyakit malaria, disentri, dan kolera.
Buruknya kondisi kesehatan Kota Lama Batavia itu pula yang mendorong Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) pernah memindahkan pusat pemerintahan dan militer ke daerah Weltevreden atau daerah Gambir dan sekitarnya. Namun, situasi di wilayah ini pun beranjak memburuk.
Sejak merebaknya beragam wabah pandemi awal abad ke-20 perhatian pemerintah Belanda terhadap penataan kota terus meningkat terutama dalam mengontrol penyakit epidemik seperti kolera dan pes yang merebak di Batavia sampai tahun 1920-an.
Untuk menanganinya Hindia Belanda memerintahkan Burgerlijke Geneeskundigde Dienst (Dinas Kesehatan Publik) dengan membentuk sistem pemberantasan pes.
Dalam menata kota, pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya mulai mengintensifkan kegiatannya dalam bidang kesehatan umum dan higienitas kota.
Lantas bagaimana dengan situasi sekarang. Jelas kita membutuhkan kebijakan taktis yang efektif dalam melawan pandemi Covid-19.
Kebijakan Taktis
Dalam konteks hari ini, baik pemerintah baik pusat dan daerah sangat diharapkan melakukan pembenahan hulu dan hilir dari penyelesaian wabah Covid-19. Tingginya angka penularan Covid-19 di Indonesia sejatinya tak lepas dari ragam persoalan yang terjadi di wilayah hulu. Problematika wilayah hulu ini, dapat dilihat dari minimnya pembangunan fasilitas kesehatan seperti halnya Puskesmas dan Rumah Sakit terpadu.
Upaya perbaikan di wilayah hulu ini jelas menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius karena merupakan tanggung jawab semua komponen negara yang memiliki mandat konstitusi melindungi segenap warga negara.
Pada pembenahan aspek hilir, pemerintah perlu memastikan efektivitas vaksinasi dan keamanan vaksin. Seperti yang terjadi baru – baru ini terhadap Trio Fauqi Virfaus, pria yang meninggal dunia sehari usai disuntik vaksin AstraZaneca di Jakarta Timur pada Rabu (5/5/2021).
Peristiwa ini jelas menjadi catatan bagi penyediaan vaksin Covid-19 yang aman bagi masyarakat. Apalagi, vaksin AstraZaneca ini telah ditangguhkan sementara di Eropa lantaran diduga mengakibatkan efek samping penggumpalan darah. Jika terbukti vaksin AstraZeneca ini berakibat fatal dan sangat membahayakan masyarakat, maka pemerintah harus benar – benar menghentikan pemakaian vaksin tersebut.
Meski vaksin adalah prioritas tapi program vaksinasi jelas bukan satu – satunya solusi akhir bagi hulu dan hilir penanganan masalah Covid-19.
Secara bertahap vaksin juga butuh evaluasi.Beberapa hal yang diperhatikan dalam vaksinasi Covid-19, di antaranya adalah soal vaccinecoverageatau tentang seberapa banyak penduduk atau orang yang mau divaksin dan juga penilaian efektivitas herd immnunitydengan melihat proses evaluasi atas jeda penyuntikan pertama dan kedua.
Jika berkaca program vaksinasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, terjadinya Immunity gap atau kesenjangan atau kekosongan kekebalan penduduk di suatu daerah telah menyebabkan timbulnya kerentanan virus yang sangat mendalam.
Karena itu dibutuhkan upaya strategis, sinergis, dan taktis agar vaksinasi tepat sasaran dan tepat waktu.Disinilah, peran penting pemerintah dalam memberikan komitmen terpadu dari upaya penanganan hulu dan hilir penyelesaian masalah pandemi Covid-19.
Peringatan hari kebangkitan nasional yang ke-113 tahun ini menjadi momen penting untuk menggugah kesadaran dan menyalakan kembali spirit nasionalisme di hati segenap bangsa untuk berjuang dalam penyelesaian pandemi Covid-19.
Bersama pemerintah, semua elemen masyarakat harus berupaya dengan sungguh-sungguh agar pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini tidak memicu tragedi seperti di India.
Secara prosesual, perkembangan penularan Covid-19 tentu saja harus diamati dan juga diwaspadai. Terlebih setelah melewati pasca Idul Fitri dimana terjadi pergerakan yang tak dapat terkendali akibat banyak pemudik yang melawan larangan mudik yang diterapkan pemerintah.Dari 1,5 juta itu, telah dilakukan tes Covid-19 terhadap 77.068 pemudik sejak 15 Mei 2021 atau pada periode arus balik. Hasilnya, didapatkan 264 pemudik positif Covid-19.
Sebelum berlakunya periode larangan mudik, atau sejak 22 April 2021, dilakukan tes acak terhadap 6.724 pemudik. Dari jumlah itu, sekitar 4.000-an pemudik terkonfirmasi positif.
Data ini memberi gambaran yang lebih dari cukup tentang adanya potensi penularan dari pergerakan para pemudik. Karena itu, meningkatkan kewaspadaan sangatlah beralasan.
Penanganan Covid-19 dalam zona merah dan oranye Covid-19 jelas harus disikapi dengan cermat Semoga saja wabah pandemi dapat segera berakhir.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Jaringan Studi Indonesia
 yang diperingati setiap 20 Mei yang baru saja kita lewati dapat kita refleksikan kembali sebagai kekuatan yang mengikat semangat persatuan dan nasionalisme guna mengawal nilai-nilai kemerdekaan.){kind=link}