Solidaritas Indonesia bagi Rakyat Palestina Dinilai Sudah Tepat

Webinar bertajuk "Solidaritas Indonesia bagi Rakyat di Wilayah Pendudukan Israel atas Palestina"

MONITOR, Jakarta – Persoalan pendudukan kawasan Palestina oleh Israel semakin memanas dalam beberapa waktu terakhir. Konflik ini diangkat dalam sebuah konferensi bertema “Solidaritas Indonesia bagi Rakyat di Wilayah Pendudukan Israel atas Palestina” yang dimotori oleh Majelis Taklim Hilful Fudhul (PublicVirtue.id, PSIPP ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Departement Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, Kitabisa.com, dan AMAN-adat).

Konferensi yang dipandu oleh Ketua PSIPP ITBAD Jakarta Yulianti Muthmainnah ini digelar secara virtual pada Jumat, 21 Mei 2021, dengan menghadirkan sejumlah pembicara berkelas, diantaranya Pakar Timur Tengah dan Hubungan Internasional, dosen UNPAD, Dina Sulaeman; Pelapor Khusus PBB untuk Palestina dan Ketua Komisi Hak Azasi Manusia PBB ditahun 2005, Makarim Wibisono; Siti Ruhaini Dzuhayatin mantan Ketua Komisi HAM Kerjasama Organisasi Islam dan OKI 2012-2014, yang saat ini menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden; dan Parid Ridwanuddin, Peneliti Isu Keadilan Iklim di Indonesia for Global Justice (IGJ), Dosen Universitas Paramadina, dan Jama’ah Majelis Ta’lim Hilful Fudhul.

Terdapat berbagai ulasan yang didiskusikan, antara lain upaya pelurusan sejarah yang disampaikan oleh Dina Sulaeman. Dalam ulasannya, Dina berkesimpulan bahwa Israel seringkali melanggar Resolusi PBB, mengangkangi perjanjian damai internasional.
Dina bahkan menyebut kondisi yang terjadi bukan konflik yang imbang namun lebih berupa pendudukan dari satu komunitas terhadap komunitas lain. “Yang terjadi adalah settler colonialism dan ini adalah masalah penjajahan,” ujar Dina.

Dina juga menegaskan, ‘isu agama mengemuka dalam konflik Israel – Palestina karena dalam fakta sejarahnya, sejak awal Israel membawa-bawa isu agama, untuk menjustifikasi apa yang hingga saat ini dilakukan. Misalnya tentang tanah yang dijanjikan. Bahkan dalam sidang resmi PBB saja, perwakilan Israel sengaja membawa dan membacakan isi kitab suci tentang tanah yang dijanjikan itu.

“Namun, tugas kita adalah tidak terjerumus dalam hate speech dan konflik agama, kita perlu kembali ke akar masalahnya, yakni penjajahan (settler colonialism),” pesan Dina.

Dina juga mengingatkan bahwa ini bukan konflik antara Hamas dan Israel. Karena yang berjuang untuk pembebasan Palestina itu banyak kelompok dengan caranya masing-masing. Ia menegaskan isu Palestina adalah isu kemanusian, bukan isu agama.

Sementara itu Makarim Wibisono mengungkapkan temuan-temuan yang didapatkan selama dia menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Palestina. Ia mengatakan Israel melakukan pelanggaran HAM berat pada warga Palestina misalnya dengan penangkapan pada warga Palestina tanpa alasan yang jelas dan penahanan yang terus diperpanjang tanpa proses peradilan, sehingga rakyat Palestina menderita.

“Ada pemuda Palestina yang hanya karena badannya tegap dan lincah, dia ditangkap begitu saja. Banyak yang ditangkap tanpa alasan. Lalu batas penahanan yang hanya dua minggu, diperpanjang hingga dua tahun,” tutur Makarim Wibisono.

Diskriminasi lain yang ditemukannya adalah pembatasan gerak warga Palestina dengan menerapkan check point di sejumlah wilayah yang diterapkan militer Israel di dalam wilayah Palestina. Makarim juga mengungkapkan, walaupun memiliki kewenangan sebagai pelapor khusus (special rapporteur) PBB, namun ia tetap tidak diberi izin masuk ke kawasan Palestina. Hal itu juga terjadi pada semua pelapor khusus sebelum dia.

Menariknya, dikatakan Makarim, ia pernah punya pengalaman untuk diberikan izin guna memasuki kawasan Palestina dengan syarat mengungkapkan statemen di depan Pers yang menguntungkan pihak Israel. “Jika masuk ke kawasan Palestina, saya diminta berjanji bersedia memberi press interview. Saat itu saya harus mengatakan tiga hal: pertama tindakan (penyerangan) Israel dilakukan semata-mata karena ada serangan roket dari Hamas. Kedua, serangan roket Hamas dilakukan dari tempat yang padat penduduk sipil. Ketiga, oleh karena itu Israel melakukan tindakan (penyerangan)nya sebagai self-defense,” terangnya.

Sehingga lanjut Makarim, ia batal masuk ke kawasan Israel karena persyaratan itu, yang bertentangan dengan temuan fakta di lapangan. Dan situasi hari ini, apa yang dilakukan Israel telah menjurus pada Apartheid di Palestina.

Sementara itu, Siti Ruhaini Dzuhayatin mantan Ketua Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan mantan Staf Khusus Presiden, menegaskan solusi yang paling ideal menurut OKI adalah solusi untuk dua negara atau yang lebih sering dikenal dengan Two State Solution. “Walaupun tidak ideal, namun Two State Solution adalah suara official OKI,” kata Siti Ruhaini Dzuhayatin.

Walaupun begitu, ia tidak memungkiri bahwa ada ganjalan dari internal Liga Arab. Misalnya antara kelompok Saudi dan kelompok bulan sabit Syiah Iran. Ia melanjutkan, sejak awal konflik Israel-Palestina telah melibatkan negara-negara Arab. Selain itu adanya hubungan diplomatik antara anggota OKI dengan Israel yang membuat pergeseran sikap terhadap konflik Palestina-Israel ini.

Selain itu, diskusi ini juga menghadirkan pandangan dari perspektif ekologis yang disampaikan oleh pembicara Parid Ridwanuddin. “Israel mencemari tanah-tanah Palestina dengan menggunakannya sebagai tempat pembuangan. Diperkirakan dari 80 persen sampah yang dihasilkan pemukiman Israel dibuang di Tepi Barat. Berbagai industri dan tentara Israel juga membuang sampah beracun di tanah Palestina,” ujarnya.

Parid berpandangan kekejaman Israel terhadap Palestina juga terlihat dari perspektif ekologi lain misalnya dari pemindahan pabrik berbahaya bagi lingkungan ke kawasan pemukiman warga Palestina. Pembangunan tembok pembatas oleh Israel berdasarkan laporan jaringan internasional sebenarnya bertujuan pembangunan pusat-pusat industri yang lagi-lagi mengancam ekosistem alam Palestina.

Di sesi akhir, Makarim Wibisono kembali mengungkapkan, tantangan yang menjadi hambatan atas penyelesaian konflik antara lain: pertama, perbedaan pendapat tentang status Yerusalem dalam pandangan Palestina dan Israel yang masing-masing mengklaim sebagai tempat kitab suci. “Dulu pernah ada alternatif: Kota dikuasai bersama, atau menjadi International City, yang dikelola secara internasional,” kata dia.

Kedua, dalam pandangan Israel, warga Palestina yang ke luar negeri untuk mengungsi tidak bisa dijadikan warga negara Palestina kembali jika terjadi perdamaian. Ketiga, persoalan Batas Wilayah. Israel tidak menyepakati untuk mengembalikan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Padahal dalam hal ini, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah pendudukan wilayah. Keempat adalah penguasaan air. Pihak Israel menuntut agar penguasaan air dimiliki oleh mereka. Bahkan jika ada rencana pengeboran haru melapor pada pihak Israel. Dampaknya, Palestina mengelami krisis air. Padahal air adalah sumber kehidupan.

Para narasumber bersepakat bahwa pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dan Israel tidak akan mengubah situasi apa pun. Pengalaman negara-negara yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel menunjukkan tidak adanya perubahan sikap Israel pada Palestina, tidak ada kemerdekaan dan perlindungan bagi warga Palestina, tetapi yang ada hanyalah menguntungkan negara pihak yang membuka hubungan diplomatik itu.

Maka Langkah pemerintah sudah tepat. Makarim mengusulkan, ke depan dorongan nasional dan internasional penting terus disuarakan, gencatan senjata Israel menunjukkan bahwa tekanan internasional bisa menghentikan Israel masih ada harapan untuk Palestina, sebagaimana terhapusnya Apartheid di Afrika Selatan atas desakan dunia internasional.

Terakhir, Dina Sulaeman memuji sikap yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Palestina dalam forum-forum dunia selama ini. Dina juga mengatakan dukungan moril dan bantuan dana dari masyarakat Indonesia senantiasa sampai dan diterima masyarakat Palestina. Lanjutnya ‘berdonasi pada lembaga-lembaga yang sudah diketahui kredibilitasnya sangat dianjurkan’. Dina juga menyayangkan beredarnya berita hoax di media sosial bahwa sumbangan tak sampai, justru berpotensi menurunkan dukungan pada Palestina.