MONITOR, Jakarta – Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikomandoi Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan hasil TWK sebagai bahan evaluasi.
“Hasil tes wawasan kebangsaan harus menjadi bahan evaluasi, baik itu bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus TWK,” kata Eva dalam keterangannya.
Politisi NasDem ini menyatakan, bagaimana pun ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama. “Penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri,” kata Eva.
Lebih jauh Eva meminta semua pihak untuk menyudahi isu yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua KPK Firli Bahuri.
Menurutnya, 75 pegawai KPK yang diketahui tidak lolos tes, bagaimana pun mereka sudah lama mengabdi, maka semestinya kita harus tetap menghargai dan memberikan perhatian.
“Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan belum tentu diberhentikan, menurut saya sudah pas dan tepat,” pungkasnya.
