Komisi V Harap Kebijakan Larangan Mudik Dievaluasi

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus/ dok: dpr.go.id

MONITOR, Jakarta – Kebijakan larangan mudik lebaran dinilai tidak efektif. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus pun meminta kebijakan tersebut menjadi bahan evaluasi kedepannya.

Lasarus menilai pemerintah telah melarang mudik lebaran bagi masyarakat, namun disisi lain membuka destinasi wisata yang dianggap gamang.

“Larangan mudik diterapkan dalam kondisi khusus terkait dengan upaya memutus mata rantai sebaran Covid-19. Namun demikian, animo masyarakat masih sangat tinggi dimana sebelum tanggal 6 Mei banyak yang mensiasati mudik lebih awal bahkan sampai tanggal 13 Mei. Beberapa titik sekatan juga sampai jebol dan akhirnya mau tidak mau banyak yang lolos mudik. Saya rasa ini pelajaran berharga bagi pemerintah,” ujar Lasarus, dalam keterangannya.

Legislator dari Fraksi Demokrat ini mengingatkan pemerintah ke depannya dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut publik seperti larangan mudik harus betul-betul dimatangkan dengan sebaik-baiknya. Ia pun mengimbau, pemerintah dalam merumuskan kebijakan tidak bisa diputuskan singkat seperti yang terjadi saat memutuskan larangan mudik tahun 2021 yang terbilang mepet.

“Kegamangan pemerintah tahun ini dalam melarang mudik namun membuka tempat wisata membuat masyarakat ragu-ragu dan membuat kerumunan di tempat wisata. Seharusnya, sejak awal tempat wisata juga ditutup jika pemerintah betul-betul bertujuan mencegah adanya kerumunan. Kebijakan hulunya yang harus diperbaiki, mengingat kebijakan larangan mudik namun membuka tempat wisata tidak sinkron,” tandasnya.