Kementerian PPPA diminta Fokus pada Program terkait Persoalan Keluarga

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mendorong sejumlah program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada Tahun Anggaran 2021 agar fokus pada persoalan keluarga. Sebab, dari enam isu aktual yang terkait dengan perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak, semuanya bermuara pada perbaikan dan penguatan peran keluarga.

“Enam isu itu adalah isu penting dan mendasar. Tapi, fokusnya di satu sebenarnya, yakni pada persoalan keluarga. Jadi kementerian ini sebenarnya akan lebih berdampak kinerjanya bila fokus pada penguatan keluarga dalam konteks program,” jelas Bukhori dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPPA terkait penyesuaian anggaran kebijakan APBN Tahun 2021 dan isu-isu aktual serta solusinya, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Adapun enam isu aktual yang disampaikan oleh Menteri PPPA I Gusti Bintang Ayu Darmawati dalam raker yaitu, pertama, respon terhadap perempuan dan anak korban bencana; kedua, potensi radikalisme; ketiga, kekerasan terhadap perempuan dan anak; keempat, perkawinan anak; kelima, kekerasan berbasis gender secara daring dan perdagangan orang secara daring; keenam, dampak sosial-ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Diketahui, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, terjadi penyesuaian (refocusing) pagu anggaran di KPPPA, khususnya pada Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari yang semula pada pagu awal berjumlah sekitar Rp 141 miliar berkurang pada pagu akhir menjadi sekitar Rp 133 miliar.

Karena itu, Anggota Baleg ini menganggap meskipun terjadi refocusing anggaran, namun dengan adanya program yang berfokus ke persoalan keluarga tersebut maka akan terlihat hasilnya dari tahun ke tahun.“Boleh jadi nanti wujudnya adalah prototype di kawasan-kawasan yang memang sangat perlu, terutama keluarga-keluarga yang membutuhkan,” imbuhnya.

Dengan adanya program yang terfokus pada persoalan keluarga ini, tambah politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tersebut, akan sejalan dengan lima arahan Presiden Joko Widodo pada sektor perlindungan perempuan dan anak. Salah satunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

“Pemberdayaan ekonomi keluarga adalah salah satu dari lima arahan presiden yang perlu segera direalisasikan dengan optimal. Ini adalah masukan kami dalam rangka mendesain program. Sekretaris Kementerian PPPA bisa mendesain begitu. Jadi setelah refocusing, bagaimana kemudian fokus utamanya ada di keluarga. Enam isu semuanya ada di situ,” pungkasnya.