KIP DKI Komitmen Beri Ruang Informasi Terbuka Bagi Warga

Ketua KIP DKI Harry Ara Hutabarat saat Menyerahkan LPJ kinerja Kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

MONITOR, Jakarta – Di Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HARKIN) yang diperingati setiap 30 April, Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI berkomitmen untuk keterbukaan informasi bagi warga Jakarta. Tak hanya itu, tepat dihari 100 hari kerjanya dibawah kepemimpinan Harry Ara Hutabarat, KIP DKI akan melakukan refleksi, yaitu dengan evaluasi program kerja sekaligus merencanakan target ke depan.

“Sejak dilantik periode ketiga November 2020, KIP DKI Jakarta sukses melewati capaian target 100 hari kerja 2020 – 2024. Meski banyak tantangan era pandemi COVID-19, berbagai keberhasilan terkait implementasi keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta berhasil diraih,” ujar Ara.

Menurutnya, keberhasilan 100 Hari Kerja KIP DKI Jakarta, tidak lepas dari dukungan dan tata kelola sekretariat, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Capaian ini semakin menguatkan serta meneguhkan manfaat keterbukaan informasi bukan hanya secara lembaga semata, nanmun berdampak bagi setiap elemen bangsa.

Hal ini turut berperan dalam pembangunan DKI Jakarta secara kolaboratif yang melibatkan semua unsur, yaitu masyarakat, swasta, pemerintah maupun KI DKI Jakarta yang terus mengawal good governance DKI Jakarta.

“Adanya Hari Keterbukaan Informasi Nasional diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dan badan publik dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan akuntabilitasnya, sehingga dalam memberikan pelayanan informasi bisa cepat, tepat, dan sederhana,” terangnya.

Ditegaskanya, KIP dibentuk sebagai kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik agar penggunaan dan pengelolaan anggaran bersih, transparan dan akuntabel.

“KIP mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah/Badan Publik. UU KIP memberikan keterbukaan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah, badan publik maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.