MONITOR, Jakarta – Sejumlah organisasi dan forum wartawan yakni Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ) dan Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Semangat Kebangkitan Tambora (SKT), dan Perkumpulan Orang Betawi (POB) menggelar aksi demo di depan Gedung Balaikota Jakarta.
Mereka tergabung dalam wadah “Kami Kompak”. Kedatangan mereka ke Balaikota untuk menyuarakan aspirasinya terkait poin 8 dari 23 janji Anies Baswedan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Poin 8 janji kampanye Anies itu terdiri dari 5 item. Pertama, jika jadi gubernur DKI Jakarta, Anies berjanji akan mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen.
Kedua, Anies berjanji akan berusaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan. Ketiga, Anies berjanji akan berusaha mendapatkan predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Keempat, Anies berjanji akan menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi. Dan kelima, Anies berjanji akan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Dalam orasinya, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta-Indonesia (FWJ), Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan, mengatakan, saat ini, Anies tidak jeli dalam melakukan kontrol kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
“Pak Anies kecele sama anak buahnya. Banyak jajaran SKPD di bawahnya melakukan praktik dugaan penyelewengan birokrasi seperti yang terjadi di dinas dan suku dinas cipta karya, tata ruang dan pertanahan (citata). Ditambah oknum di kecamatan yang ‘main mata’ dengan para pengembang perumahan dalam pemberian izin pendirian bangunan,”ujarnya.
Dikatakannya, anak buah Anies lebih suka melakukan laporan Asal Bapak Senang (ABS). “Ya ABS, mungkin ungkapan itu yang pas dilabelkan para pembantu-pembantu Anies di tingkat dinas, walikota, sudin, kecamatan dan kelurahan, sehingga Anies kecolongan dengan adanya indikasi pembiaran terhadap oknum pejabat nakal ini,”terangnya.
Ia pun menyinggung bobroknya birokrasi dalam pemerintahan Anies. “Ini menjadi dasar rusaknya moral pejabat DKI,” tudingnya.
Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Agus Supriyanto mengatakan, Anies harus mau mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk unsur wartawan terkait maraknya dugaan praktik nakal oknum di dinas, sudin citata maupun oknum di tingkat kecamatan.
“Ingat, salah satu dari 23 poin janji kampanye Pak Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah beliau berjanji akan menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi. Kita (FWPJ, FWJ, KPJ, POB) dan unsur-unsur lainnya yang ikut aksi ini menagih janji kampanye Pak Anies,”ungkapnya
Tak hanya itu, pihaknya menilai saat ini, inspektorat DKI masih lemah alias belum maksimal menjalankan fungsinya dalam mengawasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Harusnya, inspektorat lebih tajam lagi dalam melakukan pengawasan. Mendengar, menerima laporan dan menindak tegas pejabat yang nakal,”tegasnya.
Senada disuarakan, Ketua Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutahuruk menyinggung soal pemubaziran anggaran untuk gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
“Anies kami anggap membuang-buang anggaran besar dengan menggaji para TGUPP yang tak memliki fungsional dalam kinerjanya. Sebaiknya, TGUPP dibubarkan dan anggaran diperuntukan warga DKI saja,” pinta Amos.
Amos pun menyinggung soal hasil audit BPK DKI Jakarta tentang pembayaran lisensi balapan mobil Formula E. “Hasil audit BPK mencatat Anies telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E terkait penyelenggaraan acara tersebut senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp 983,31 miliar pada 2019-2020. Terungkap bahwa Anies sudah bayar hampir Rp 1 triliun demi Formula E,”pungkasnya
