HUKUM

Cegah Terorisme, Forum Dekan Syariah PTKI Desak Adanya Evaluasi

MONITOR, Jakarta – Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI Seluruh Indonesia menegaskan tindakan teror bom merupakan perilaku yang tidak dibenarkan oleh norma hukum dan norma agama manapun.

Oleh karena itu, Ahmad Tholabi Kharlie selaku Ketua Forum mendesak aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, peristiwa bom Makassar menunjukan langkah preventif pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 43A ayat (1) UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak berjalan dengan maksimal.

“Dalam konteks ini, perlu ada evaluasi yang menyeluruh khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme,” kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, Rabu (31/3/2021).

Ia menyatakan korban terdampak teror bom Makassar harus dipastikan agar mendapat kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis oleh pemerintah.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam amanat Pasal 43L ayat (1) UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Recent Posts

Prof Rokhmin: Bantuan Ayam Petelur Harus Jadi Modal Awal Kemandirian Usaha

MONITOR, Cirebon - Bantuan ayam petelur kepada kelompok ternak harus menjadi modal awal untuk membangun…

2 jam yang lalu

Hasil Kunjungan Menag dari Italia, Indonesia Jadi Model Moderasi Beragama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar membawa sejumlah peluang kerja sama internasional dari hasil…

4 jam yang lalu

Menteri UMKM: KUR Jadi Instrumen Perluasan Akses Modal Produktif UMKM

MONITOR, Bali – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Kredit…

8 jam yang lalu

FISIP UIN Jakarta dan LW MUI Dorong Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Sosial

MONITOR, Jakarta -Wakaf produktif perlu dikembangkan dari praktik filantropi keagamaan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, pendidikan,…

22 jam yang lalu

Akademisi Ilmu Komunikasi Soroti Celah Pengawasan Pemilu di Era Digital

MONITOR, Konawe - Digitalisasi pemilu tidak otomatis menjamin integritas suara. Tanpa transparansi data, verifikasi berjenjang,…

1 hari yang lalu

IPW Dukung Kapolri Perkuat Layanan Publik, Dorong Akses Langsung ke Kapolda dan Kapolres

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi dalam memperkuat pelayanan…

1 hari yang lalu