PERDAGANGAN

Jika Kebijakan Impor Beras Salah, Mendag Siap Mundur

MONITOR, Jakarta – Wacana kebijakan impor beras sebesar 1 juta ton menuai polemik di ruang publik. Hampir sebagian besar kebijakan ini ditolak, mengingat stok cadangan beras saat ini dinilai masih aman.

Terkait kebijakan ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan keputusan itu ditempuh kementerian yang dipimpinnya atas pertimbangan dan kalkulasi yang matang.

Di hadapan Komisi VI DPR, Lutfi pun mengaku pihaknya sudah meninjau langsung ketersediaan beras di Perum Bulog. Namun ia menegaskan, dirinya siap mundur dari jabatannya apabila keputusannya itu salah.

“Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti mengambil keputusan pada keputusan yang tidak populer, saya hadapi. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah, tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh bapak dan ibu,” ujar Lutfi, Senin (23/3/2021) kemarin.

Lutfi pun menjelaskan, pertama kalinya saat dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, ada catatan rapat kabinet yang menyatakan bahwa Perum Bulog harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebesar 500 ribu ton.

Recent Posts

Pemanfaatan AI di Indonesia Masih Rendah

MONITOR, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi percepatan…

55 menit yang lalu

Industri Arang Kelapa Pacu Produksi dan Efisiensi Energi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu para pelaku industri nasional, termasuk sektor industri kecil dan…

2 jam yang lalu

Dorong Kebijakan Pro Nelayan, KNTI: Kita Pernah Berhasil di Era Rokhmin Dahuri

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan bahwa berbagai…

3 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif Tekan Kecelakaan Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas kerja.…

4 jam yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR: Kasus PRT Dipolisikan Anggota DPRD Overcriminalization, Potensi Langgar HAM

Ketua Komis XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) bernama Refpin…

5 jam yang lalu

Soroti Isu Infrastruktur Sekolah, Puan: Layanan Pendidikan yang Merata Adalah Hak Dasar Anak

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan…

5 jam yang lalu