MONITOR, Cisarua – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menghadiri Rapat Sinkronisasi Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Cisarua, Rabu (17/3/2021).
Gus Menteri, sapaan akrabnya, dalam arahannya mengatakan, Rapat Kerja Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini, merupakan forum konsolidasi dan koordinasi internal dan eksternal sekaligus.
“Rapat Kerja Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini harus dapat menghasilkan rumusan rencana kerja yang dapat diimplementasikan pada tahun 2021 sampai 2024,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.
Gus Menteri memaparkan, semester pertama tahun 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) harus menghasilkan:
a. Rencana aksi SDGs Desa tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
b. Laporan hasil SDGs Desa 2021 tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
c. IDM 2021 untuk pengalokasian dana desa; APBDes 2021 seluruh desa di Indonesia
d. Integrasi super aplikasi Sistem Informasi Desa
Selanjutnya pada semester kedua 2021, harus berhasil dirumuskan ;
a. Model Kawasan transmigrasi Telang, Rawapitu, Mesuji, Batu Betumpang, Labangka, Gerbang Mas Perkasa, Subah, Rasau Jaya, Cahaya Baru, Maloy Kaliorang, Salim Batu, Tampolore
b. Model Perdesaan Agropolitan Tanjung Lago, Agropolitan Tulang Bawang, Agropolitan Mesuji, Perdesaan Pengembangan Lada Putih Bangka Selatan, Perdesaan Jasa Prima Sumbawa, Perdesaan Agrominapolitan Sumba Timur, Perdesaan Pengembangan Agro Teknologi Sambas, Perdesaan Agropolitan Rasau Jaya, Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Barito Kuala, Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur, Perdesaan Food Estate Bulungan, Agro Wisata Lemba Mesale
c. Mengentaskan Daerah Tertinggal yang terentaskan Sigi, Pesisir Barat, Sumba Timur, Kepulauan Sula, dan Boven Digoel
d. Integrasi super sistem aplikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
e. Model desa wisata, model desa digital, model desa mangrove, model desa inklusif
“Pada semester pertama 2022, kita harus menghasilkan Laporan hasil SDGs Desa 2022 tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dan Indeks Desa 2022 untuk pengalokasian dana desa; APBDes 2022 seluruh desa di Indonesia,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Semester kedua 2022, Kemendes PDTT harus menghasilkan:
a. Model Kawasan transmigrasi Air Terang, Bungku, Mahalona, Mutiara, Tinanggea, Pulubala, Paguyaman Pantai, Pawonsari, Sumalata, Tobadak
b. Model Perdesaan Agropolitan Lipunoto, KPPN Kolonodale, Perdesaan Towuti, Agropolitan Kabawo Parigi, Perdesaan Tinanggea, Agroekopolitan Gorontalo, Perdesaan Wonosari Boalemo, Perdesaan Ponelo Kepulauan, Perdesaan Wisata Terpadu Kambunong, Perdesaan Tanaman Pangan Maluku Tengah, Perdesaan Daruba, Perdesaan Berkelanjutan Merauke
c. Mengentaskan Daerah Tertinggal Teluk Bintuni, Kepulauan Tanimbar, Sumba Barat, Lombok Utara, Belu, Tojo Una Una
d. Model Bumdes, model desa perhutanan sosial, model desa ramah perempuan peduli anak
“Kemendes PDTT harus menghasil Laporan hasil SDGs Desa 2023 tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dan Indeks Desa 2023 untuk pengalokasian dana desa; APBDes 2023 seluruh desa di Indonesia pada semester pertama 2023,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Pada semester kedua 2023, Gus Menteri berharap aparatur yang dipimpinnya harus menghasilkan:
a. Model Kawasan transmigrasi Kobisonta, Pulau Morotai, Muting, Salor, Lagita, Lunang Silaut, Gilireng, Sarudu Baras, Parit Rambutan, Samar Kilang
b. Model Perdesaan Agrowisata Banyuwangi, Perdesaan Pesisir Berbasis Wisata Terpadu Bintan, Perdesaan Pasir Putih Parbaba Samosir, Perdesaan Raba, Perdesaan Labuan Bajo, Perdesaan Bali Aga, Minapolitan Idi Rayeuk, Perdesaan Borobudur Manunggal Jaya, Mina-Agro Wisata Karakatau, Agrowisata Buah Minahasa Utara, Sentra Peternakan Sapi Mandiri Bagi Rasa Pamekasan, Keruwak-Jerowaru
c. Mengentaskan Daerah Tertinggal Maluku Barat Daya, Manokwari Selatan, Alor, Sorong Selatan, Lembata, Malaka, Keerom
d. Model desa perhutanan sosial, model desa adat
Pada semester pertama 2024, kita harus menghasilkan Laporan hasil SDGs Desa 2024 tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dan Indeks 2024 untuk pengalokasian dana desa; APBDes 2024 seluruh desa di Indonesia.
Sedang di semester kedua 2024, Kemendes PDTT harus menghasilkan:
a. Model Kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Selaut, Palolo, Bahari Tomini Raya, Kikim, Asinua/Routa, Seimenggaris, Ponu, Tambora
b. Model Perdesaan Plasma Petik Sari Kendal, Minapolitan Luwita, Perdesaan Perkebunan Tebu Agam, Mina-Agrowisata Selat Nasik, KPPN Soa, Perdesaan Mallusetasi, Agro-Mina-Wisata Kotawaringin Barat, Perdesaan Jopalala, Agropolitan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, Agrominapolitan Banjar, Agrowisata Citama Sakti Sukabumi, KPPN Ajibata Toba
c. Mengentaskan Daerah Tertinggal Kepulauan Aru, Teluk Wondama, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Sumba Tengah, Sorong.
d. Model desa gambut, model desa migran.
“Saya akan secara berkala memonitor capaian kegiatan masing-masing unit kerja. Capaian yang riil dan terukur, serta didukung oleh data mikro,” tandas Gus Menteri.
