Anies Dorong Masyarakat Jakarta Gunakan Kendaraan Listrik

MONITOR, Jakarta – Berbagai upaya sedang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan langit Jakarta biru. Salah satunya, dengan menciptakan Jakarta bebas emisi.

Untuk mencapai harapan tersebut, masyarakat harus mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil yang menjadi penyumbang polusi di Jakarta. Sebagai gantinya masyarakat mulai mencoba penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan di Jakarta langkah awal penggunaan KLBB diprioritaskan untuk sektor transportasi publik dengan rencana terdekat adalah 100 armada bus listrik akan mengaspal di jalur Transjakarta. Transportasi berbasis listrik lainnya di ibu kota yakni MRT, LRT dan KRL.

Anies menilai elektrifikasi transportasi dan kendaraan secara umum di Jakarta menjadi salah satu solusi yang layak digunakan sebagai salah satu usaha untuk membebaskan Jakarta dari emisi berbahaya akibat polusi dari bahan bakar fosil, selain berbagai insentif yang akan diterima pemilik kendaraan listrik.

“Dengan rencana elektrifikasi transportasi 100 unit Transjakarta tahun 2021 ini, harapannya pemerintah mendorong permintaan, sehingga lebih banyak lagi yang nantinya akan bisa memproduksi dan masyarakat yang bisa menggunakan kendaraan berbasis listrik, selain tentu insentif-insentif pajak yang diberikan kepada pengguna kendaraan berbasis listrik,” kata Anies dalam diskusi virtual bersama wartawan Balaikota Jakarta yang mengambil tema “Menilik Laju Transportasi Listrik Ibukota” Rabu (17/3/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Transjakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo, menjelaskan pihaknya dalam program Jakarta bebas emisi atau yang dikenal dengan program Jakarta Langit Biru, adalah “agen pembangunan” dari Pemprov DKI, untuk melaksanakan langkah-langkah dalam mengeksekusi program tersebut.

“Untuk Transjakarta, proses elektrifikasi armada tersebut sudah dimulai kurang lebih sejak 2019 lalu dan berlanjut tahun 2020 hingga tahun ini. Namun kami tidak dapat bekerja sendiri, butuh bantuan dari pihak lainnya termasuk sertifikasi armada dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi,” kata Jhony.

Dalam mengeksekusi program elektrifikasi tersebut, lanjut Jhony, Transjakarta juga harus mendapat dukungan pihak operator yang handal sebagai penyedia jasa angkutan listrik bagi Transjakarta yang menargetkan pada 2030 mendatang seluruh armadanya sudah beralih seluruhnya menggunakan listrik.

“Untuk beralih ke moda listrik, kami kerjasama dengan baik bersama operator yang kami harapkan sudah betul-betul paham bahwa ke depannya prioritas Transjakarta adalah bus listrik. Ini yang kami promosikan terus-menerus, nanti operator yang bekerjasama dengan kami untuk melayani masyarakat akan memiliki bus listrik yang merknya, kualitasnya dan spesifikasinya sudah kami uji. Tujuannya jelas menurunkan emisi Jakarta seminimal mungkin,” terangnya.

Dalam menciptakan langit biru di Jakarta, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai terdapat dukungan luar biasa atas peralihan energi dari fosil ke listrik bagi transportasi umum dan kendaraan pribadi, namun masih ada pandangan skeptis terkait ketersediaan infrastruktur, suku cadang, hingga harga jual.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, di tengah tingginya ketertarikan masyarakat yang juga sadar bahwa dengan alih energi yang bisa mengurangi polusi ini, harus ada jawaban bagaimana memecahkan permasalahan mulai dari infrastruktur, suku cadang, hingga harga jual bisa seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi,” ujar Ketua DTKJ Haris Muhammadun dalam kesempatan yang sama.

Namun demikian, DTKJ menyatakan elektrifikasi transportasi umum terutama Transjakarta sangat berperan dalam tercapainya impian membirukan langit jakarta karena bisa menjadi pendorong untuk penggunaan mobil listrik secara masif bagi masyarakat.

Akan tetapi, menurut dia, hal itu tidak cukup kuat untuk mempercepat impian itu, karena sedikitnya ada empat usaha lainnya yang bisa dilakukan untuk menciptakan emisi minimal di Jakarta, mulai dari disegerakannya sistem jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi; Jaminan ketersediaan infrastruktur untuk mendorong keberlangsungan keberadaan kendaraan listrik.

Kemudian percepatan regulasi yang mengatur subsidi dan insentif, yang akan merangsang masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik dan meninggalkan kendaraan BBM; Serta dorongan untuk memberlakukan batasan umur kendaraan BBM yang akan menjamin kontrol emisi.

“Tentunya ini harus memerlukan kajian lebih lanjut. Tapi yang harus diingat betul ketika pemberlakuan pembayaran tunai kepada tapcash, ternyata itu bisa dilakukan. Harapannya untuk peralihan energi ini tidak ada yang sulit ketika kita semua berkoordinasi dan bersinergi,” pungkasnya.