Tak Paham Soal Kasus Rumah DP 0 Persen, DPRD DKI Bungkam

MONITOR, Jakarta – Program rumah DP 0 persen “makan korban”. Program unggulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tersebut menyeret Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sehingga harus berurusan dengan KPK.

Bahkan Yoory saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pembelian lahan untuk hunian DP 0 persen dan sudah dinonaktifkan dari jabatannya.

Banyak yang berharap kasus korupsi ini bisa diungkap tuntas dengan membongkar nama pelaku lainnya. Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, menduga kasus korupsi ini bisa melibatkan para pejabat DKI.

Untuk itu, pihaknya meminta KPK memangil pihak-pihak yang dinilai mengerti dan paham atas program rumah DP 0 tersebut diantaranya gubernur dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Sayangnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta memilih bungkam dan menjawab tidak tahu terkait adanya korupsi pada pengadaan lahan program DP 0 persen tersebut. Sekertaris Komisi D DPRD DKI, Syarif, mengatakan terkait soal BUMD adalah domain Komisi B.

“BUMD domainya Komisi B, konek juga ke Komisi C. Lagian itu kasusnya terjadi di 2018 – 2019,” ujar Syarif dalam keterangannya kepada MONITOR.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Triwisaksana atau yang akrab disapa Bang Sani mengatakan hal yang sama, dimana dirinya tidak tahu soal pembelian lahan rumah DP 0 persen hingga terdengar kabar dikorupsi.

“Saya gak tahu ya. Denger kabarnya memang mengejutkan banget itu. Amat disayangkan,” ujar mantan politisi PKS yang saat ini menjabat sebagi Ketua Partai Gelora Jakarta tersebut.

Bahkan Sani pun menyatakan sudah lupa apakah pembelian lahan yang diduga dikorupsi tersebut pernah dibahas melalaui rapat DPRD atau tidak. “Karena saya sekarang sudah tak jadi anggota DPRD jadi saya lupa,” teranganya.

Hal senada diungkapkan oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI di periode 2014-2019 Iman Satria. Politiku Gerindra yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD DKI dan sekarang duduk sebagai Ketua Komisi E ini mengatakan,
pihaknya tidak tahu menahu soal kurupsi yang lahan rumah DP 0 persen tersebut.

“Itu terjadi di BUMD, jadi kurang tau kronologisnya,” pungkasnya.